SULSELSATU.com, Luwu Timur – Meski pemerintah telah menggelontor pupuk bersubsidi untuk meringankan beban petani dalam berproduksi. Namun fakta di lapangan petani selalu kesulitan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi.
Demikian pandangan fraksi Partai Hanura yang disampaikan melalui juru bicaranya, Alfian Alwi, pada Paripurna pendapat akhir fraksi terhadap rancangan Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 dirangkaikan penyerahan KUA PPAS tahun 2023, Kamis (14/07/2022) di Gedung DPRD setempat.
Alfian menegaskan, setiap musim tanam petani selalu kesulitan mendapatkan pupuk, dikarenakan tidak adanya stok pupuk bersubsidi. Sehingga dibutuhkan perhatian serius Pemerintah daerah untuk memberikan jaminan ketersediaan pupuk.
“Kondisi para petani di daerah sangat ironis, selain kesulitan mendapatkan pupuk, mereka juga mengeluh mahalnya harga pupuk jika ditemukan di pasaran. Untuk itu pemerintah lewat dinas terkait harus jeli dan jelas dalam mendistribusi pupuk bersubsidi,” ungkap politisi berlatar belakang Jurnalis ini.
Bukan apa-apa, kata dia, jika disalurkan asal-asal, maka berimbas pada realisasi pupuk bersubsidi yang bisa jadi tidak tepat sasaran hingga merugikan para petani.
Tidak berhenti pada kelangkaan pupuk, catatan lain fraksi Hanura pada paripurna tersebut yakni, pemerintah daerah diminta lebih fokus terhadap kebutuhan masyarakat meliputi bidang pertanian, perdagangan dan bidang pembangunan infrastruktur.
Khusus bidang perdagangan, Alfian menyebutkan, sebaiknya Dinas Koperindag memberikan bantuan kepada UMKM secara berkesinambungan agar manfaatnya bisa dirasakan guna meningkatkan kesejaterahan masyarakat.
“Yang pasti fraksi Hanura akan terus mendukung pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kesejaterahan masyarakat,” tandasnya.
Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Luwu Timur, Aripin S.Ag, tersebut dihadiri Bupati Luwu Timur, Budiman, Kepala Kemenag Luwu Timur, unsur Forkopimda dan segenap anggota DPRD setempat.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar