SULSELSATU.com, MAKASSAR – Bank Sulselbar, Pemerintah Daerah (Pemda) dan BPKP menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) tentang pengembangan dan penggunaan koneksi transaksi antara Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan aplikasi Financial Management Information System (FMIS).
Kerja sama ini dimaksudkan dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan pemerintah yang ditandatangai pada Kamis, (8/12/2022) di Claro Makassar.
Financial Management Information System (FMIS) merupakan aplikasi berbasis web pengembangan aplikasi SIMDA berbasis desktop yang sudah dibuat sejak tahun 2003. FMIS dikembangkan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang baik melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Baca Juga : Bank Sulselbar Resmikan Kantor Cabang Syariah Maros, Perkuat Ekosistem Berbasis Syariah
Interkoneksi antara RKUD ini bertujuan untuk mendukung terciptanya data yang realtime dan akuntabel terkait perencanaan keuangan pada pemerintah daerah. Sebanyak 11 Pemda melakukan penandatanganan.
Plt. Direktur Utama Bank Sulselbar H. Yulis Suandi mengatakan aplikasi ini merupakan langkah nyata Bank Sulselbar untuk turut berkontribusi terhadap pembangunan serta pengembangan atau inovasi berbasis digital dalam mendukung seluruh Pemda di Sulsel.
“PKS ini bertujuan untuk mendukung Pemda dalam mengintegrasikan sistem transaksi antara RKUD dengan aplikasi FMIS dalam optimalisasi pengelolaan keuangan pada Pemda,” terangnya.
Baca Juga : Bank Sulselbar Borong Dua Penghargaan Gerak Syariah OJK 2026
PKS ini kata Yulis Suandi merupakan langkah strategis Bank Sulselbar bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang terlibat di Sulsel terutama pada 11 abupaten/kota yang hadir yaitu Kota Palopo, Kabupaten Wajo, Selayar, Toraja Utara, Luwu Utara, Gowa, Luwu, Sidenreng Rappang, Luwu Timur, Tana Toraja, dan Bulukumba.
“Harapan kami ke depan dengan adanya integrasi sistem RKUD dengan aplikasi FMIS dapat meningkatkan kemudahan dan kenyamaan bagi Pemda serta memberikan kemudahaan dalam menatausahakan keuangan daerah sehingga lebih transparan dan efektif agar dapat menciptakan tatakelola sistem yang akuntable,” bebernya.
Selain itu lanjutnya, dengan adanya FMIS Pemda dapat memiliki informasi yang realtime dan akurat dalam mengambil rekomendasi kebijakan pengelolaan keuangan di masing-masing daerah. Hal ini merupakan dukungan dark Bank Pengelola RKUD kepada seluruh Pemda dalam menciptakan sistem keuangan yang terintegrasi dengan sistem-sistem yang dimiliki oleh stakeholder dalam hal ini BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
Baca Juga : Bank Indonesia Dorong Ekosistem Halal Lewat Forum Ekonomi Syariah 2026 di Sulsel
“Semoga dukungan kami ini menjadi langkah baik dalam membangun sinergi dengan seluruh stakeholder sehingga dapat menciptakan tatakelola yang baik dan memberikan manfaat kepada seluruh pemerintah daerah,” ujarnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar