SULSELSATU.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Bali mengajukan diri jadi daerah otonomi baru. Rancangan Undang-Undang (RRU) Provinsi Bali ini sedang dibahas pemerintah dan DPR.
Sekprov Bali Dewa Made Indra menjelaskan tujuan RUU Provinsi Bali agar pemprov memiliki kewenangan yang cukup untuk mengelola sumber daya lokal, berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang diakui oleh negara.
“Undangan-undang (itu) mengatur tentang semangat bagaimana Provinsi Bali ini memiliki kewenangan yang cukup untuk mengelola sumber daya lokalnya, berdasarkan nilai-nilai ke arifan lokal. Itu saja semangatnya,” katanya.
“Kita tahu, nilai-nilai kearifan lokal kita di Bali, sumber daya lokal di Bali kan tidak sama dengan daerah lain. Terhadap sesuatu yang tidak sama ini, maka memerlukan cara-cara yang tidak sama,” bebernya.
Dia juga menyebutkan, kalau RUU Provinsi Bali disetujui pemerintah, maka Pemprov Bali memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya lokalnya di semua tingkat kabupaten dan kota.
“Kalau RUU itu bisa disetujui pemerintah, berarti Provinsi Bali memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya lokalnya, untuk menjaga budayanya, mengelola pemerintahannya se-kabupaten dan kota se-Bali dengan pendekatan-pendekatan lokal yang diakui negara,” jelasnya.
“Jadi intinya begini, setiap daerah Indonesia kan berbeda-beda karakteristiknya baik sumber alamnya, budayanya, kualitas sumber daya manusianya berbeda. Maka terhadap karakteristik yang berbeda, memerlukan cara-cara pengelolaan yang berbeda. Inilah yang disebut dengan nama otonomi asimetris,” ujarnya.
Menurutnya, dengan adanya RUU Provinsi Bali nantinya Bali menjadi otonom.
“Dia otonom tetapi tidak seragam. Tetapi diakui keberagaman masing-masing daerah. Makannya, namanya otonomi asimetris itulah yang diperjuangkan bapak gubernur. Karena itu, masyarakat Bali mari kita dukung karena ini adalah sesuatu yang sangat baik bagi eksistensi bagi kemajuan Bali ke depan. Supaya Bali ini tidak hanya maju secara ekonomi tetapi juga maju dan berkarakter budaya Bali,” ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah dan DPR sedang membahas RUU Provinsi Bali. Salah satu sorotan RUU itu adalah persoalan moralitas dan kesucian Bali yang dinilai mengalami penurunan.
Pada bagian penjelasan RUU Bali, pemerintah dan DPR menyebut Bali sedang menghadapi tiga masalah seiring perkembangan industri pariwisata.
Salah satunya soal moralitas yang dinilai mengkhawatirkan.
“Permasalahan sumber daya manusia masyarakat (krama) Bali yang sangat mengkhawatirkan yaitu terjadinya perubahan secara mendasar cara berpikir, bersikap, dan berperilaku, baik dalam kehidupan individu maupun kolektif, yang cenderung pragmatis dan konsumtif, serta menurunnya moralitas, nilai adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal, selain juga melemahnya kohesi sosial dalam masyarakat,” dikutip dari bagian penjelasan umum RUU Bali yang telah dipublikasikan di situs resmi DPR, Selasa (14/2).
(*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar