Logo Sulselsatu

Begini Aturan Main Debt Collector Saat Menagih Debitur Sesuai Aturan OJK

Hendra
Hendra

Jumat, 24 Februari 2023 08:44

Ilustrasi. (Foto: Int)
Ilustrasi. (Foto: Int)

SULSELSATU.com, JAKARTA – Perusahaan leasing atau pembiayaan kendaraan bisa saja menggandeng debt collector atau penagih debitur. Aturan ini diturunkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJKP Nomor 35 Tahun 2018.

Cara-cara kerja debt collector akhir-akhirnya ini memang menjadi sorotan usai mobil selebgram Clara Shinta ditarik paksa debt collector.

Saat itu, debt collector juga membentak-bentak seorang anggota polisi. Video aksi premanisme debt collector itu kemudian viral dan membuat Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran murka.

Baca Juga : Transaksi Aset Kripto Hingga Februari 2025 Mencapai Rp32,78 Triliun

Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan OJK Yustianus Dapot mengatakan, perusahaan pembiayaan memang dibenarkan untuk bekerja sama dengan debt collector.

“Usaha pembiayaan itu bisa melakukan kerja sama dengan debt collector untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur sesuai POJK,” kata Yustianus kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis (23/2/2023) kemarin.

Tetapi, Yustianus mengatakan, debt collector harus memiliki spesifikasi khusus untuk melakukan penagihan kepada debitur, seperti sertifikasi profesi penagihan pembiayaan Indonesia (SPPI).

Baca Juga : Lima Poin Strategis Kerja Sama BI dan OJK Meningkatkan Ketahanan Sektor Keuangan

“Aturan tentang penagihan dari perusahaan pembiayaan itu sudah tertuang secara detail dalam Pasal 47 sampai 52 Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penegakkan Usaha-Usaha Pembiayaan,” katanya.

Adapun syarat debt collector melakukan penagihan kepada debitur yakni harus membawa dokumen surat tugas dari perusahaan pembiayaan, sertifikat industrial, dan surat peringatan.

“Harus membawa dokumen-dokumen lengkap seperti bahwa pusat sudah mengenakan peringatan 1, 2, 3 nah itu semua harus sudah dibawa sekaligus di situ,”

Baca Juga : Satu Tahun Terakhir, Satgas Pasti Berhasil Tutup 3.517 Pinjol Ilegal

“Apabila itu tidak disampaikan oleh perusahaan atau debt collector ini, masyarakat bisa menolak, silakan menolak, khawatir terjadi sesuatu hal seperti tadi intimidasi atau perlakuan yang tidak menyenangkan lapor polisi aja kalau kaya gitu karena dia tidak memenuhi ketentuan yang disampaikan OJK,” jelas dia.

(*)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Video01 Mei 2025 23:13
VIDEO: Kericuhan Aksi May Day di Bandung, Massa Aksi Rusak dan Bakar Mobil Polisi
SULSELSATU.com – Aksi Hari Buruh di Bandung, Kamis (1/5/2025) berlangsung ricuh. Sekelompok orang berpakaian hitam membunyikan petasan dan melempar ...
OPD01 Mei 2025 22:05
Usai Sidak RS Mangkrak, Komisi D DPRD Makassar Jadwalkan RDP Bahas Temuan Lapangan
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi D DPRD Kota Makassar akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke...
Hukum01 Mei 2025 21:53
PERLUHMI Didorong Jadi Mitra Strategis Pembinaan Hukum Nasional
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Organisasi profesi memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan meningkatkan profesionalisme anggotanya. Hal ini d...
Video01 Mei 2025 20:36
VIDEO: Prabowo Curhat ke Buruh: Empat Kali Kalah, Tetap Didukung
SULSELSATU.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengaku buruh tetap setia mendukungnya meski sempat gagal empat kali dalam kontestasi politik. Curhat ...