SULSELSATU.com, MAKASSAR – Dana Desa merupakan progam strategis nasional yang digelontorkan Pemerintah Pusat untuk desa di Indonesia. Tahun 2023 digelontorkan Rp2 triliun di Sulsel. Adapun, Sulsel menjadi 10 besar daerah dengan realisasi dana desa terbesar.
Hal itu disampaikan Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, saat membuka Workshop Regional Pengawasan Kolaboratif Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Desa Sulsel, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 26 Oktober 2023.
Bahtiar menyampaikan, tujuan diadakannya Dana Desa atau anggaran yang digelontorkan untuk desa agar memberikan manfaat bagi desa dan masyarakat. Sedianya dengan anggaran yang ada namun terbatas, maka pemerintah desa perlu mengelolanya dengan baik. Fokus pada usaha produktif dengan basis yang dimiliki masyarakat yang berbasis perikanan, peternakan dan pertanian. Sudah ada petunjuk pemanfaatannya.
Baca Juga : Program Mudik Gratis Sulsel 2026 Pelindo Dapat Apresiasi Pemprov Sulsel
“Saya kira diprioritaskan apa yang produktif, bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat desa,” ujarnya.
Peruntukan dana desa hasilnya harus nyata. Kisah sukses yang ada perlu diangkat dan ekspos agar menjadi contoh yang baik.
“Dana desa mengubah wajah desa menjadi cerah ceria dan menghadirkan senyum dan semangat orang-orang desa,” ucapnya.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Terseret Laporan Dugaan Korupsi Anggaran 2026 ke KPK
Yang tidak kalah penting, kata Bahtiar, Dana Desa dapat menjadi salah satu instrumen untuk mencegah terjadinya migrasi ke kota.
Belajar dari Jepang, 90 persen penduduknya berkumpul di perkotaan dan hanya 10 persen yang tinggal di desa. Semua migrasi ke kota dan hampir seluruh fenomenanya seperti itu, karena industri berkembang, dan merupakan fenomena seluruh dunia.
“Dana Desa salah satu instrumen mencegah terjadinya imigrasi ke kota. Maka desa harus membuat masyarakat betah. Untuk itu, harus ada kehidupan. Dana Desa didorong untuk kesejahteraan desa,” sebutnya.
Baca Juga : Dorong Konektivitas Logistik di KTI, Pemprov Sulsel Apresiasi Kontribusi Pelindo
Kegiatan ini dihadiri Direktur Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPK RI, Wasis Prabowo; Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulsel resmi dijabat Zet Tadung Allo.
Sebanyak 150 peserta mengikuti kegiatan ini. Terdiri dari para inspektur daerah, kepala BKAD, kepala BPMD, perwakilan camat dan perwakilan kepala desa se-Sulsel.
“Saya yakin yang hadir di sini punya komitmen tinggi untuk mensejahterakan masyarakat desa, untuk memperbaiki masyarakat Sulsel. Yang pada akhirnya desa-desa di Sulsel berkembang, maju dan sejahtera. Indonesia juga akan maju dan sejahtera,” beber Bahtiar.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Dukung Pengembangan Pelabuhan Pelindo
Lanjutnya, kegiatan ini memiliki makna penting dalam tata pengelolaan negara, maupun tata kelola pembangunan daerah di wilayah Sulsel. Mendorong segenap instrumen desa bisa berjalan dan fokus mencapai tujuan diadakannya program-program desa.
“Hari ini, kita sedang mengikhtiarkan memperbaiki tata kelola dana desa kita. Bagaimana berkolaborasi untuk meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan maupun pembangunan desa,” imbuhnya.
Ia menyatakan, pencapaian hasil dana desa di Sulsel cukup baik. Hanya masih perlu dilakukan perbaikan dari sisi perencanaan, pengadministrasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendaliannya. Demikian juga, upaya untuk menghindari adanya praktek dan potensi penyimpangan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar