SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Korsupgah Wilayah IV menyoroti nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) untuk area intervensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar yang masih rendah.
Hal itu diungkap oleh Kepala Seksi Pencegahan KPK Wilayah IV Sulsel Tri Budi Rochmanto usai menghadiri sosialisasi anti korupsi lingkup Pemerintah Kota Makassar di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Selasa (14/11/2023).
“Yang kami soroti untuk MCP di area APBD yang masih rendah, yang harusnya bisa dicapai lebih baik lagi,” ungkap Tri.
Baca Juga : Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo Apresiasi Upaya KPK Cegah Korupsi Sejak Dini
Berdasarkan data yang dihimpun, nilai MCP Kota Makassar untuk area intervensi APBD hanya 61,55. Oleh karena itu, Tri menyarankan agar Pemerintah Kota Makassar menjalin komunikasi yang lebih baik dengan DPRD terkait mekanisme perencanaan APBD.
“Harusnya bisa dicapai lebih baik lagi kalau misalnya kerja sama dengan DPRD, karena kan cakupan APBD itu terkait dengan proses tahapan dan perencanaan anggaran itu nilainya ada di situ,” jelas Tri.
Menurutnya, rendahnya nilai MCP dapat memberikan celah bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran di tingkat lokal.
Baca Juga : Wali Kota dan Pimpinan DPRD Makassar Bahas Pencegahan Korupsi Bersama KPK
Hal ini menimbulkan resiko serius terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam pencegahan korupsi.
“Misalkan ada tahapan yang tidak tepat waktu atau tidak sesuai tahapan atau jadwal di regulasi, berarti kami akan melihat itu sebagai salah satu clue adanya sesuatu terhadap rencana pengadaan itu,” ucap Tri.
Pihaknya pun mendorong Pemkot Makassar bersama DPRD untuk mengikuti regulasi yang ada agar pembahasan APBD bisa berjalan tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwalnya
Baca Juga : MCP KPK 93,63 Persen, Sudirman: Tata Kelola Pemerintahan Bebas Korupsi
“Sehingga jika ini tepat waktu, lelang dini bisa dilakukan, serapan anggaran bisa lebih baik lagi,” ungkap Tri.
Selain nilai MCP untuk area intervensi APBD yang masih rendah, nilai untuk area intervensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aset juga cukup rendah. Nilai APIP sebesar 50,31 dan nilai Aset 57,02.
Namun secara umum nilai MCP Makassar untuk 8 area intervensi mengalami peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Tahun 2021 capaian MCP Makassar hanya 68. Angka ini meningkat 14 menjadi 82 pada tahun 2022.
Baca Juga : Melalui Supervisi KPK, Pemprov Sulsel Amankan Tanah Tumbuh Aset Negara
Pihaknya tetap berharap nilai ini akan meningkat untuk monitoring pada tahun 2023.
“Kami berharap tahun ini MCP Makassar meningkat,” pungkas Tri.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar