SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sosialisasi anti korupsi lingkup pemerintah Kota Makassar dengan direktorat korsup wilayah IV KPK RI menjadi pembelajaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Rudianto Lallo mengatakan, sosialisasi ini sangat tepat bagi anggota DPRD supaya lebih paham lagi.
“Ini bagus bagi Anggota DPRD agar selesai masa jabatannya nanti menjadi khusnul khatimah,” ucap Rudianto Lallo.
Baca Juga : Legislator DPRD Makassar Sentil GMTD, Fasum-Fasos Baru 7 Klaster Diserahkan ke Pemkot
Dirinya mengatakan sosialisasi ini bagus sehingga nantinya bisa menjadi evaluasi bagi lingkup pemerintah Kota Makassar kedepannya agar kinerja menjadi lebih baik lagi.
Meskipun saat ini indeks korupsi yang ada di Kota Makassar masuk zona Kuning, Ketua DPRD mengatakan, dengan adanya sosialisasi ini bisa kembali ke zona hijau.
“Kita tidak mau ada korupsi di Makassar, makanya kita undang KPK untuk memberikan penjelasan kepada anggota dewan supaya tau batasan-batasan,” beber Rudianto Lallo.
Baca Juga : Legislator Makassar Desak GMTD Bangun Instalasi Pengolahan Air, Jangan Bebani PDAM
Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat Makassar yang membayar pajak bisa menikmati sendiri apa yang mereka tanam.
“Pemerintah hanya pengelolah, kami DPRD hanya pengawasan saja,” pungkas Rudianto Lallo.
Diketahui saat ini nilai MCP untuk area intervensi APBD masih rendah, nilai untuk area intervensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aset juga cukup rendah. Nilai APIP sebesar 50,31 dan nilai Aset 57,02.
Baca Juga : DPRD Makassar Ungkap Perumahan Milik GMTD Berisi 2 Ribu Hunian Tanpa Rumah Ibadah
Namun secara umum nilai MCP Makassar untuk 8 area intervensi mengalami peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Tahun 2021 capaian MCP Makassar hanya 68. Angka ini meningkat 14 menjadi 82 pada tahun 2022.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar