SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, H Muchlis A Misbah menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Hotel Grand Maleo, Senin (29/1/2024).
Hadir sebagai narasumber Kabid GTK Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhammad Haris, H. Lango dan Legislator Makassar, Muchlis Misbah.
Dalam sambutannya, Muchlis Misbah mengatakan, pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang kehidupan anak bangsa ke depannya.
Baca Juga : Legislator DPRD Makassar Sentil GMTD, Fasum-Fasos Baru 7 Klaster Diserahkan ke Pemkot
“Perda Penyelenggaraan Pendidikan ini sangat masih relevan di tahun 2024, meskipun ditandatangani pada tahun 2019 lalu,” ungkapnya.
Politisi Hanura itu mengungkapkan, sistem pendidikan saat ini di Kota Makassar sudah sangat cukup baus .
“Dengan adanya sistem pendidikan saat sudah cukup bagus. Disdik saat ini patut diapresiasi. Hampir semua anak SD dan SMP sudah hampir terakomodir. Sekarang sudah cukup bagus. Kita berharap semua bisa ikut serta menyukseskan sistem zonasi,” jelasnya.
Baca Juga : Legislator Makassar Desak GMTD Bangun Instalasi Pengolahan Air, Jangan Bebani PDAM
“Kita ingin semua harus bisa sekolah, sesuasi dengan visi-misi Wali Kota Makassar, Danny Pomanto,” tandasnya.
Sementara itu, Kabid GTK Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhammad Haris selaku narasumber mengatakan, Perda ini mengatur bagaimana penyelenggaraan pendidikan di Kota Makassar.
“Semua harus sekolah. Karena ada anggaran dana BOS,” katanya.
Baca Juga : DPRD Makassar Ungkap Perumahan Milik GMTD Berisi 2 Ribu Hunian Tanpa Rumah Ibadah
Di tempat yang sama H Lango memaparkan sebagaimana tujuan pendidikan bagi anak generasi bangsa ke depan.
“Tujuan dari pada peyelenggaran pendidikan yakni menjadikan anak didik menjadi manusia yang beriman dan bermoral. Ini sejalan dengan UU Pendidikan nomor 20 tahun 2003,” ungkapnya.
Kata dia, dengan adanya pendidikan bagi anak muda generasi bangsa bisa menjadi kaum intelektual untuk bangsa Indonesia ke depan.
Baca Juga : Legislator PDIP Tenri Uji Soroti Kebijakan Pemkot Makassar Tertibkan PKL di Barombong
“Kalau tidak melalui pendidikan masyarakat kita tidak tahu terkait UU,” jelasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar