Logo Sulselsatu

OJK Perkuat Pengembangan BPR dan BPRS dengan Terbitkan Dua Aturan Baru

Sri Wahyu Diastuti
Sri Wahyu Diastuti

Jumat, 09 Februari 2024 16:51

Otoritas Jasa Keuangan. Foto: Istimewa
Otoritas Jasa Keuangan. Foto: Istimewa

SULSELSATU.com – Pengembangan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) semakin diperkuat dengan adanya dua aturan baru.

OJK terus berupaya memperkuat dan mengembangkan sektor perbankan tersebut dengan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPRS serta POJK kualitas aset BPR.

Aturan pertama adalah POJK Nomor 28 Tahun 2023 (POJK 28/2023) tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS dikeluarkan untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan BPR/BPRS sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam.

Baca Juga : Aset Perbankan Sulsel Tumbuh 10,10 Persen pada Desember 2023

Sedangkan POJK Nomor 1 Tahun 2024 (POJK 1/2024) tentang Kualitas Aset BPR diterbitkan untuk membangun industri BPR yang sehat dan memiliki daya saing tinggi dengan senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko kegiatan usaha khususnya pengelolaan aset.

Dua POJK tersebut merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

POJK 28/2023 merupakan penyempurnaan atas POJK Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 32/POJK.03/2019.

Baca Juga : OJK Komitmen Tingkatkan Kualitas Kerja dan Intergritas

Peraturan OJK ini memuat penyesuaian pengaturan mengenai antara lain status dan jangka waktu pengawasan BPR dan BPR Syariah, tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan penempatan dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan. POJK 28/2023 mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2023.

POJK 1/2024 ini juga merupakan penyempurnaan atas POJK No.33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perekonomian Rakyat, yang dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu:

1. Penyelarasan peraturan mengenai Agunan Yang Diambil Alih serta kegiatan usaha yang diperkenankan sesuai dengan Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

Baca Juga : OJK Bersama Kemenko Perekonomian Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi Peserta Kartu Prakerja

2. Penerbitan standar akuntansi keuangan entitas privat yang merupakan pengganti dari standar akuntansi keuangan tanpa entitas publik yang akan berlaku 1 Januari 2025;

3. Hasil evaluasi terhadap permasalahan dan penyelesaian atas pemberian kredit pascapandemi COVID-19; dan

4. Penyelarasan dengan ketentuan terkini serta penyempurnaan pengaturan yang berbasis prinsip.

Baca Juga : OJK Kembali Perkuat Perlindungan Konsumen, Tekankan pada 11 Poin POJK

Pokok pengaturan POJK 1/2024 ini terdiri dari perluasan cakupan aset produktif, penambahan pengaturan mengenai aset nonproduktif, kualitas aset produktif, penyisihan penilaian kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), restrukturisasi kredit, properti terbengkalai, agunan yang diambil alih, hapus buku, kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Video27 Februari 2024 23:34
VIDEO: Kebakaran terjadi di Panyili Bone, 4 Rumah Warga Dilalap Api
SULSELSATU.com – Kebakaran Melanda Desa Panyili, Bone, pada Selasa (27/2/2024). Sebanyak empat rumah warga dilaporkan habis terbakar. Dugaan sem...
News27 Februari 2024 23:12
Biro Hukerma Dorong SDM Humas Kemenkumham se-Indonesia Adaptif Respon Kemajuan Teknologi
SULSELSATU.com, JAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) ikuti kegiatan Kehumasan berjudul ...
Hukum27 Februari 2024 22:19
Kakanwil Kemenkumham Sulsel Sambangi Dirjen PP, Ini yang Dibahas
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkumham Sulsel), Liberti Sitinjak bebe...
Sulsel27 Februari 2024 21:46
Camat Sarankan Kades Mattirotasi Sidrap Lakukan Musyawarah Sebelum Pecat Staf
Camat Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Hidayatullah merespons kabar pemecatan staf di kantor Desa Mattirotasi. Ia mengaku sudah bertemu langsun...