SULSELSATU.com, SOROWAKO – Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) kunjungi area operasi PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) di Sorowako, Luwu Timur, Rabu (6/3/2024).
Kemenko Polhukam diwakili Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Marsda TNI Oka Prawira, Staf Ahli Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Laksada TNI Abdul Rivai Ras, dan Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Asmarni.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan menerima penjelasan mengenai praktik pertambangan berkelanjutan yang dijalankan PT Vale.
Baca Juga : Unjuk Rasa AMARA Pong Salamba, PT Vale: Beroperasi di Area Konsesi yang Sah Secara Hukum
Marsda TNI Oka Prawira pun mengapresiasi komitmen PT Vale dalam mengelola pertambangan dengan menerapkan prinsip berkelanjutan. Ia menilai PT Vale dapat menjadi benchmark atau tolok ukur bagi perusahaan tambang lainnya.
Komitmen PT Vale terhadap hilirisasi telah dipadukan dengan praktik keberlanjutan, yang diwujudkan perseroan dalam operasionalnya.
Di setiap kesempatan, PT Vale selalu mengampanyekan komitmen terhadap pertambangan berkelanjutan yang berpihak terhadap lingkungan dan masyarakat.
Baca Juga : Hadapi Ketidakpastian, PT Vale Catat Hasil Positif Triwulan Pertama 2025
“Pak Presiden telah melakukan kunjungan ke sini, dan melihat langsung praktik pertambangan PT Vale yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan lingkungan. Dan ini berpotensi untuk ditularkan kepada perusahaan lain. PT Vale dapat menjadi benchmark untuk perusahaan lainnya,” ujar Marsda TNI Oka Prawira di Taman Antar Bangsa (TAB), Sorowako
Selain untuk melihat langsung praktik pertambangan yang diterapkan oleh PT Vale, khususnya terkait penguatan ekonomi dan ketahanan ekonomi masyarakat.
Kunjungan ini juga dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai praktik tata kelola di daerah khususnya dari aspek pertambangan.
Baca Juga : Opini: Deforestasi, Degradasi Tanah, Dan Krisis Iklim: Salah Industri Saja atau Petani juga Punya Andil?
“Pada intinya, kami ingin memastikan bahwa regulasi yang ada di pusat telah disinkronkan di daerah, serta memastikan bahwa program yang telah dicanangkan pemerintah pusat telah didukung oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Salah satu hal yang juga penting, adalah memastikan masyarakat sekitar area operasi hidup tenteram, jauh dari konflik sosial, sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Jangan sampai sumber daya alam melimpah, namun terjadi kepincangan ekonomi di masyarakat,” jelasnya
Marsda Oka Prawira juga menyinggung pentingnya hilirisasi, yang didukung bonus demografi yang akan terjadi pada 2030 sampai 2040.
“Pengalaman dari negara Thailand yang telah melewati bonus demografi pada 2010. Setelah melewati itu, mereka terjebak pada middle income trap, mengakibatkan Thailand tidak berkembang menjadi negara maju. Kita belajar dari kejadian tersebut, dengan menjadikan hilirisasi sebagai langkah untuk mengoptimalkan bonus demografi. Hilirisasi adalah program strategis yang harus dipahami setiap pimpinan, baik dari perusahaan maupun pemerintah terkait,” jelasnya.
Baca Juga : Indonesia AI Day for Mining Industry, Langkah Indosat Dorong Transformasi Sektor Pertambangan
Pada kesempatan tersebut, COO PT Vale Abu Ashar memaparkan secara singkat sejarah operasi PT Vale di Luwu Timur. Katanya, sejak awal PT Vale melakukan penambangan dengan konsep ramah lingkungan.
Praktik ini didukung tiga PLTA, yakni PLTA Larona, Balambano dan Karebbe. Ketiga PLTA ini berkapasitas 365 megawatt, 10,7 megawatt disalurkan ke masyarakat melalui PLN, selebihnya memasok kebutuhan listrik pabrik.
“Selain itu, salah satu konsep pertambangan ramah lingkungan yang kami lakukan selama ini adalah reklamasi. Setelah melakukan penambangan, kami langsung melakukan reklamasi lahan bekas tambang,” ujar Abu.
Baca Juga : Cerita Petani Merica dari Loeha Raya, Membangun Harapan Ruang Hidup dan Masa Depan yang Inklusif
Reklamasi dan rehabilitasi tidak hanya dilakukan di area konsesi, tetapi perseroan juga melakukan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di luar area konsesi.
Di Sulsel, rehabilitasi dilakukan di 14 kabupaten dengan luas lahan 10.000 hektare, selain itu rehabilitasi juga dilakukan di 3 kabupaten di Jawa Barat pada lahan seluas lebih dari 400 hektar.
“Hal ini sejalan dengan salah satu nilai perseroan, yaitu menghargai bumi dan masyarakat,” katanya.
Penerapan good mining practices di PT Vale telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian ESDM melalui tiga penghargaan Good Mining Practice (GMP) Award 2023 yang diraih perseroan.
“Dari lima aspek penghargaan, kami meraih tiga trofi terbaik. Penghargaan ini kami jadikan sebagai motivasi menjadi lebih baik lagi ke depan, menjadi referensi perusahaan pertambangan di Indonesia. Bahkan sudah ada beberapa perusahaan telah datang untuk belajar, utamanya setelah Pak Presiden dan Pak Luhut menjadikan kami sebagai percontohan pertambangan yang baik,” tutupnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar