Logo Sulselsatu

Guru Besar Unhas Apresiasi GPM Sulsel: Upaya Konkret Kendalikan Inflasi

Asrul
Asrul

Minggu, 24 Maret 2024 08:45

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digencarkan Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin menuai respon positif dalam meredam lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok pada bulan suci ramadan 1445 H dan jelang lebaran Idulfitri.

Di Pemprov Sulsel Dinas Ketahanan Pangan menjadi leading sector Gerakan Pangan Murah ini. Dengan melibatkan seluruh Forkopimda dan seluruh stake holder lainnya, GPM massif dilakukan di 24 kabupaten kota dengan banyak titik.

“Kebijakan Pemprov Sulsel dengan menggandeng 24 pemda, Bulog, distributor dan para pedagang adalah upaya strategis yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Terutama sebagai akibat melonjaknya harga-harga terutama kebutuhan pokok, komoditas pangan, beras dan minyak goreng khususnya yang harganya meningkat cukup signifikan dan cenderung dengan volatilitas yang cukup tinggi,” jelas Guru Besar Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Dr Marzuki DEA.

Baca Juga : Kinerja Perbankan Solid, Topang Ekonomi Sulsel yang Tumbuh 6,88 Persen

Dipaparkan, ada beberapa penyebab terjadinya lonjakan harga. Antara lain, kemampuan produksi yang terbatas akibat melonjaknya harga input komoditas pertanian seperti pupuk dan manajemen logistik beras tampaknya kurang baik dalam beberapa waktu terakhir.

“Mau tidak mau Pemprov bersama Pemda dan pelaku lainnya, terutama Bulog, distributor, dan para pedagang perlu bersinergi dan berkolaborasi untuk membantu mengatasi problem masyarakat. Sebab jika tidak akan dapat menimbulkan persoalan sosial politik yang akan sulit dikendalikan kemudian,” kata dia.

Ia menekankan, Gerakan Pangan Murah harus bermuara pada harga yang stabil dan terjangkau dengan menjaga kelancaran distribusi ke konsumen dan ketersediaan stok yang dalam waktu terakhir memang meningkat, utamanya pada bulan suci Ramadhan dan menyongsong Hari Raya Idulfitri.

Baca Juga : Pantau Dampak Geopolitik, OJK: Stabilitas Perbankan Indonesia Tetap Resilien

“Dengan kebersamaan dari beberapa pihak terkait untuk melancarkan kebijakan GPM tersebut, maka diharapkan berbagai persoalan yang dikhawatirkan akan dapat dikendalikan, sehingga masyarakat kebanyakan tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan mereka. GPM ini adalah upaya konkret mengendalikan inflasi, di Sulsel,” pungkas Prof Dr Marzuki DEA.

Diberitakan, Penjabat Gubernur Pemprov Sulsel akhir-akhir ini gencar melakukan Gerakan Pangan Murah di 24 kabupaten/kota, terutama di wilayah padat penduduk. Tujuan utama dari GPM adalah untuk mengatasi inflasi di daerah dengan menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Beberapa pekan lalu, saat berada di Makassar Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono, telah meninjau langsung gerakan pangan murah di Sulsel dan menyatakan bahwa program ini akan menjadi percontohan untuk seluruh daerah di Indonesia.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Metropolitan09 Agustus 2026 19:11
PSEL Tamalanrea Terus Dipersoalkan, GERAM PLTSa: Pindahkan Lokasinya
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menolak PLTSa (GERAM PLTSa) kembali menggelar aksi demonstrasi menolak ...
Sulsel09 Agustus 2026 16:48
Kekeringan Melanda Sidrap, Asmo Sulsel dan FIFGroup Bantu Petani Massappa 3
Kekeringan yang melanda sejumlah lahan persawahan di Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, membuat petani kesulitan mendapat...
Lifestyle09 Agustus 2026 14:18
Alasan Perusahaan Masih Membagikan Tumbler dan Tote Bag, Ternyata Ini Nilai Bisnisnya
Tumbler berlogo perusahaan, tote bag, notebook, pouch, dan berbagai barang promosi lain sudah menjadi pemandangan umum dalam acara bisnis. Barang-bara...
News09 Agustus 2026 08:45
Siasat Licik APL, Premanisme Berkedok “Petani Lada” di Hutan Lindung Loeha Raya
Hukum dan wibawa negara di kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Larona benar-benar dilecehkan....