SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua Golkar Sulsel, Taufan Pawe (TP) kembali menegaskan, penetapan calon usungan pada Pemilihan Kepala Daerah di Sulsel dan posisi pimpinan dewan dilakukan tanpa mahar politik.
Hal tersebut ia tegaskan usai menghadiri Open House Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis, 11 April 2024 malam.
Taufan Pawe mengatakan, dibawah kepemimpinannya, proses usungan cakada Golkar dan posisi pimpinan dewan secara trasnparan dan akuntabel.
Baca Juga : Resmi Dilantik Sarmuji, IAS Pasang Target Kursi DPRD Golkar di Sulsel Naik 50 Persen
Sehingga dirinya menegaskan para bakal calon dan legislatif terpilih untuk tidak percaya ‘makelar’ yang menjanjikan posisi tertentu namun menggunakan mahar politik.
“Saya tegaskan penetapan cakada usungan Golkar atau penemptan posisi pimpinan dewan dilakukan tanpa mahar politik. Lapor saya jika ada minta bayar-bayaran,” tegas Taufan Pawe kepada media.
Mantan Wali Kota Parepare dua periode ini menejalaskan, semua DPD II menjaring sendiri siapa saja Cakada yang dijagokan di daerah masing-masing. Dalam menentukan Cakada, Golkar tetap mempertimbangkan hasil survei.
Baca Juga : Kader Golkar di Sulsel Rindu Bertemu Bahlil, IAS Prediksi 4 Ribu Orang Hadiri Pelantikan dan Pesta Rakyat
Pada dasarnya, Partai Golkar tetap memprioritaskan kader. Jikalau ada figur eksternal, penjaringannya harus transparan dan akuntabel.
“Nantinya saya buatkan matriks di depan ketua umum (Airlangga Hartarto) bahwa ini yang layak. Karena persoalan layak dalam Pilkada, bukan hanya kesiapan lahirnya mau jadi bupati, mau jadi walikota, tetapi harus ada kesiapannya. Harus lahir batin,” tuturnya.
Dirinya kembali menegaskan, jika dirinya inging menciptakan iklim Pilkada di Sulsel dan proses beroganisasi di Golkar Sulel secara trasnparan dan akuntabel.
Baca Juga : Amirullah Nur Dipercaya Pimpin Renovasi Kantor Golkar Sulsel, Anggaran Disiapkan Rp5 Miliar
“Saya ingin menghadirkan dan menciptakan transparansi dalam Pilkada. Jadi tidak ada istilah mahar, tidak ada istilah bayar-bayar. Apalagi sbiasanya untuk menentukan saja pimpinan DPRD kabupaten/kota, terkadang harus dengan pendekatan-pendekatan pragmatis,” tegasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar