SULSELSATU.com, MAKASSAR – Jelang pelaksanaan Evaluasi terhadap 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ligkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang telas dinyatakan lolos Administrasi oleh unit Eselon I masing–masing.
Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Indah Rahayuningsih terus memompa semangat para kepala UPT dan tim Pembangunan ZInya untuk terus menjaga semangat, kekompakan dan kerjasama dalam mewujukkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di UPTnya masing–masing.
“Saat ini kalian telah memasuki proses penilaian oleh TPI yang akan dilaksanakan dari tanggal 13 – 19 Mei. Untuk itu segala sesuatunya sudah harus siap sesuai dengan yang telah dituangkan dalam dokumen LKE,” ujar Indah Rahayuningsih saat memberikan pengarahan pada Kepala UPT via daring, Kamis(9/5/2024) dari ruang rapat pimpinan.
Baca Juga : Kanwil Kemenkum Sulsel Ikuti Kick Off Pelatihan Paralegal sebagai Upaya Tingkatkan Pemberian Bantuan Hukum
Selanjutnya Indah Rahayuningsih menjelaskan bahwa Kepala UPT dan seluruh jajarannya harus mampu memberikan bukti nyata implementasi Pembangunan ZI kepada TPI baik itu melalui pemaparan, video profil dan pelaksanaan pelayanan maupun tugas sehari – hari.
“Jangan sampai saat dilakukan Observasi lapangan oleh TPI, apa yang ada pada dokumen LKE tidak dapat ditunjukkan dalam implementasinya dilapangan,” ungkap Indah mengingatkan para Kepala UPT.
Menururt Indah Rahayuningsih Pembangunan ZI harus sudah tertanam dan terimplementasi dalam pelaksanaan tugas sehari – hari. Implementasi ZI utamanya dapat memberikan pelayanan terbaik bagi Masyarakat dan menghindarkan pegawai dari kegiatan – kegiatan yang terindikasi korupsi dan pungli.
Baca Juga : Ekosistem KI Nasional Diperkuat, Pemerintah Susun Strategi Jangka Panjang
Untuk itu, pimpinan satker harus dapat menjadi role model yang dicontoh oleh seluruh pegawainya. ”Sebagai role model, pimpinan Satker harus mampu menunjukkan integritas yang tinggi dan perilaku yang baik dalam pelaksanaan tuganya,” ungkap Indah
Terakhir Indah rahayuningsih berpesan agar seluruh layanan yang diberikan kepada Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada dan mampu menyiapkan prasarana yang mendukung dalam pemberian pelayanan public yang dimulai dari tempat parkir sampai ruang layanan.
Sebagaimana kita ketahui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mempunyai peranan penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu langkah percepatan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan adalah melalui Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah.
Proses pembangunan Zona Integritas (ZI) tentunya membutuhkan perhatian yang tinggi dalam melaksanakan beberapa langkah pembangunan, yakni dalam membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai terkait program pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, mengetahui dan melengkapi unsur-unsur komponen pengungkit dan komponen hasil dalam pembangunan ZI, serta membuat berbagai inovasi sebagai langkah perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar