SULSELSATU.com, JENEPONTO – Penjabat (Pj) Bupati Jeneponto, Sulawesi Selatan, Junaedi Bakri mulai merespon pasca adanya penertiban 15 titik tambang galian C diduga Ilegal yang beroperasi di Kabupaten Jeneponto.
Ke 15 titik tambang Galian C yang diduga Ilegal itu ditertibkan oleh tim Satreskrim Polres Jeneponto baru baru ini lantaran adanya keluhan dari sejumlah pihak.
“Kita apreasiasi, karena saya diberbagai kesempatan saya sampaikan bahwa apapun yang tidak berjalan dengan ketentuan atau undang undang yang berlaku tentu kita sama sama menjalankan aturan itu,”ujar Junaedi Bakri kepada sulselsatu.com, Jumat kemarin (02/08/2024).
Junaedi mengaku mengapresiasi pihak Polres Jeneponto atas upaya penertiban tambang galian C yang diduga ilegal beroperasi.
“Kami mengapreasiasi apa yang dilakukan oleh Polres Jeneponto. Tapi paling penting bahwa ini juga menjadi mata pencarian masyarakat kita dan saya juga sering menyampaikan diberbagai kesempatan bahwa alangkah naifnya kalau misalnya masyarakat kita tidak membiarkan melakukan penambangan lalu kemudian material pasir dan batu didatangkan dari luar padahal kita juga punya potensi,”katanya.
Untuk itu pihaknya akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mencarikan solusi sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.
“Oleh karena, kami Tentu kita akan bersama dengan instansi terkait menyusun kebijakan bagaiman agar pemerintah daerah hadir menfasilitasi saudara atau warga kita untuk melakukan penambangan di Kabupaten Jeneponto,”sambungnya.
Namun demikian pihaknya tetap tak ingin ada masyarakatnya melanggar undang undang yang berlaku.
“Kita juga tidak bisa pungkiri bahwa secara nasional ada undangan nomor 23 tahun 2014 yang mengatur tentang kewenangan lalu kemudian tentu pemerintah hadir,”harapannya.
Ditanya apakah dengan adanya penertiban tambang, proses pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah itu terganggu di Jeneponto?
“Saya kira itu tidak terganggu, cuma saya katakan naif kalau material seperti pasir dan batu didatangkan dari luar daerah. Makanya kita sementara mencari cara minimal kegiatan aktivitas pembangunan kabupaten Jeneponto khususnya yang dibiayai oleh pemerintah itu semua memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Tapi tentu kita juga harus taat pada hukum,”pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Jeneponto AKP Supriadi Anwar saat dikonfirmasi oleh awak media, Kamis (01/08/2024) membenarkan adanya penertiban tambang Ilegal galian C di Jeneponto.
“Karena banyaknya penambangan-penambangan liar yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga banyaknya keluhan dari masyarakat,” ucap Kasat Reskrim Polres Jeneponto, AKP Supriadi Anwar saat dijumpai diruang kerjanya. Kamis (01/08).
Menurut Supriadi mengungkapkan proses penutupan ini dimulai pada Rabu 31 Agustus 2024 kemarin. Penertiban tambang dipimpin oleh Kanit Tipiter Polres Jeneponto, Aiptu Syahrir bersama timnya. Kata dia ditemukan ada belasan tambang tak berizin ditertibkan.
“Sementara diinterogasi (Pemilik tambang) semuanya. Ada kurang lebih 15 titik (Tambang) ditertibkan dan akan dikoordinasikan dengan pihak dinas lingkungan hidup untuk proses selanjutnya,”katanya.
Ia juga menegaskan aktivitas tambang liar ini akan ditutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
Selanjutnya, Tim Satreskrim Polres Jeneponto akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jeneponto untuk mencari solusinya.
“Jadi semua jenis penambangan liar yang tidak memiliki ijin sudah ditertibkan dan ditutup sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan,” tegasnya.
Penulis : Dedi Jentak
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar