SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Prof Apiaty K Amin Syam menggelar Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Kota Makassar, di Hotel Aston, Jalan Sultan Hasanuddin, Sabtu (31/8/2024).
Lewat sosialisasi ini, legislator dari Fraksi Golkar ini mengajak warga Makassar untuk peduli dengan sampah. Dia menilai masalah ini semakin ruwet dan merugikan lingkungan.
“Tentu kita akan bisa hancur gara-gara sampah. Kalau misalkan musim hujan, atau musim kemarau bisa sampai itu terbakar di lingkungan disekitarnya,” ujarnya.
Baca Juga : Legislator DPRD Makassar Sentil GMTD, Fasum-Fasos Baru 7 Klaster Diserahkan ke Pemkot
Lebih jauh, Apiaty juga berharap RT dan RW juga sering mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.
“Jadi kita harapkan kepada para RT RW untuk peduli dan ajak masyarakatnya peduli tentang sampah, jadi jangan sampai mereka membuang sampah tapi dampaknya merugikan,” jelasnya.
Kehadiran perda pengelolaan sampah, kata dia, sebaiknya dipahami dengan baik oleh masyarakat terlebih peserta yang hadir. Dia meminta sampah rumah tangga bisa dikelola secara benar
Baca Juga : Legislator Makassar Desak GMTD Bangun Instalasi Pengolahan Air, Jangan Bebani PDAM
“Dengan upaya kita banyak orang yang selamat, tapi itu pemilahan sampai mereka masih tabu padahal kita bisa melakukan itu,” pungkasnya.
Sementara itu, akademisi, Sitti Khadijah menyebut pemerintah di sisi lain juga harus memberikan contoh yang baik. Seperti misalnya membuat program yang konsisten menangani sampah.
Sebab, menurutnya, selama ini pemerintah kota Makassar belum secara efektif menangani sampai dengan baik.
Baca Juga : DPRD Makassar Ungkap Perumahan Milik GMTD Berisi 2 Ribu Hunian Tanpa Rumah Ibadah
“Makanya perlu ada program yang jelas, tidak seperti kemarin yang ada program tertukar beras tapi sekarang tidak tahu kemana,” ungkapnya.
Kabag Humas Protokol Set DPRD Makassar, Muhammad Yusran tidak menampik masalah sampah masih terjadi. Dia beralasan operasional sampah yang belum memadai.
“Karena operasionalnya itu setiap bulan hampir Rp10 Miliar tapi yang bayar retribusi sedikit padahal sampah kita perlu angkut semua,” ujarnya.
Baca Juga : Legislator PDIP Tenri Uji Soroti Kebijakan Pemkot Makassar Tertibkan PKL di Barombong
Saat ini, kata dia, solusi yang paling baik adalah dengan melakukan pemilahan sampai. Dia berharap masyarakat bisa sadar terhadap ini. “Kalau ada sampah kita pisahkan, mana sampah kering, basah, sehingga mudah diangkat,” tukasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar