SULSELSATU.com, JAKARTA — Penjabat Gubernur Sulsel Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa pemerintahan untuk era sekarang ini sudah wajib melakukan transformasi digital dalam proses pelayanan kepada publik. Menurutnya, transformasi digital atau pemerintahan yang digital adalah sebuah kebutuhan, bukan sebuah pilihan.
Hal tersebut diungkapkan Prof Zudan Arif Fakrulloh saat bersama pejabat dan staf penyelenggara Digital Signature Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), akhir pekan lalu di Jakarta.
“Digitalisasi itu bukan lagi pilihan tapi sebuah kebutuhan. Pemerintahan harus agile (lincah) dalam menghadapi transformasi digital,” ujar Prof Zudan.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Terseret Laporan Dugaan Korupsi Anggaran 2026 ke KPK
Dia mengatakan, untuk saat ini pemantik digitalisasi pemerintahan dalam melayani masyarakat adalah digitali signature atau tanda tangan elektronik (TTE).
Makanya, lanjut Prof Zudan, yang dia lakukan saat ini di Sulsel adalah mempercepat penerbitan TTE bagi pejabat ASN sehingga pelayanan pemerintah tidak berbit belit dan memakan waktu lama.
Untuk memacu peningkatan pengguna digital signature ini Prof Zudan melakukan dengan pendekatan kesadaran kolektif.
Baca Juga : Dorong Konektivitas Logistik di KTI, Pemprov Sulsel Apresiasi Kontribusi Pelindo
“Kita mau bersama sama bergerak memperbaiki diri. Dulu, surat jadi berhari-hari hanya karena menunggu pimpinan keluar daerah. Surat dengan tanda tangan basah perlahan kita tinggalkan dan bertransformasi ke digital signature,” jelas Prof Zudan.
Dengan tanda tangan elektronik tersebut, dimanapun dan kapan pun pemimpin atau kepala dinas bisa menandatangani surat surat rutin.
“Pelayanan lebih cepat, masyarakat senang. Ke depan ini digital signature nya kepala sekolah akan kita terbitkan,” tegas Prof Zudan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar