SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkunham Sulsel) melalui Tim Verifikasi dan Akreditasi (VERASI) lakukan Verifikasi Faktual Lapangan terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang ada pada sejumlah daerah di Sulawesi Selatan.
Verifikasi ini dilakukan selama 5 hari di sejumlah daerah diantaranya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lipang Takalar, LBH Bhakti Keadilan Jeneponto, Posbakumadin Jeneponto, LBH Butta Toa Bantaeng, Posbakumadin Bulukumba, YLBH Sinar Keadilan Bulukumba, YLBH Bhakti Keadilan Sinjai, Pengayom Keadilan Bone, LBH Bhakti Keadilan Bone, LBH Keadilan Nusantara Wajo, YLBH Bhakti Keadilan Wajo, dan Cita Keadilan Soppeng.
Kemudian di Posbakumadin Peradri Pinrang, Posbakum Sidrap, LBH Citra Keadilan Parepare, Bumi Batara Guru, Lamaranginang Cab. Luwu, Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cab. Pinrang, Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, Posbakum Pranaja Palopo, dan Posbakum Pranaja Sulsel.
Baca Juga : Saksikan Sertijab Kepala LPKA Maros, Kakanwil: Bangun Sinergitas, Kolaborasi, dan Koordinasi!
Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel), Andi Haris yang juga merupakan ketua tim mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk menyesuaikan kecocokan data pada Aplikasi Sistem Informasi Data Bantuan Hukum (Sidbankum) dengan data asli yang ada di OBH masing-masing.
“Data di lapangan dan aplikasi harus sesuai, jangan sampai karena adanya perbedaan Sarana dan Prasarana atau berkas yang telah diverifikasi, bisa menggugurkan akreditasi,” ucap Haris.
Lebih lanjut, Andi Haris mengatakan bahwa verifikasi faktual yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari proses Verasi, dimulai dari tahap pendaftaran, verifikasi berkas kemudian verifikasi faktual lapangan. Selain itu, tim juga melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana, keberadaan pengurus, dan standar layanan.
Baca Juga : Saksikan Sertijab Kepala LPKA Maros, Kakanwil: Bangun Sinergitas, Kolaborasi, dan Koordinasi!
Dalam kesempatan yang sama, tim juga melakukan monitoring dan evaluasi ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berdomisili sesuai tempat OBH tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan hukum yang diberikan oleh OBH telah tepat sasaran dan memberikan layanan sesuai dengan Permenkumham No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.
Adapun monev yang dilakukan, yaitu berupa wawancara dan pengisian Kuesioner Penilaian Kualitas Layanan Bantuan Hukum Litigasi untuk Warga Binaan penerima bantuan hukum dari OBH terkait.
“Tujuan kami hadir adalah untuk mendapatkan penilaian dari bantuan hukum yang telah diberikan. Apakah OBH telah melakukan pendampingan dengan baik atau tidak” ucap Haris kepada WBP yang akan dilakukan wawancara.
Baca Juga : Agung Aribawa Minta Karutan Sidrap Tingkatkan Pelayanan Publik dengan Smart dan Inovatif
“Kami harap penerima bantuan hukum bisa memberikan informasi dengan jujur terkait layanan yang diberikan oleh OBH” lanjut Haris.
Sementara itu, dalam keterangannya terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Taufiqurrakhman mengatakan bahwa anggaran untuk OBH sudah didistribusikan dan diharapkan agar anggaran tersebut digunakan dengan maksimal.
“Anggaran untuk OBH sudah dikeluarkan, pastikan anggaran tersebut tepat sasaran sesuai peruntukannya serta memperhatikan penyerapan anggarannya sehingga mencegah adanya pengalihan anggaran yang nantinya akan berpengaruh pada penyerapan anggaran Kanwil Kemenkumham Sulsel,” ucap Taufiqurrakhman.
Baca Juga : Pimpin Apel Pagi Perdana, Kakanwil Taufiqurrakhman Tekankan 3 Hal Pedoman Bekerja
Turut hadir dalam verifikasi lapangan ini, Kasubbid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Hukum Merlyanti Anwar, Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Agry Caesar, Tim Penyuluh Hukum dan Pelaksana pada Kanwil Sulsel.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar