SULSELSATU.com, MAKASSAR – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) melanjutkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelaku UMKM, khususnya yang terdaftar sebagai Perseroan Perorangan.
Untuk itu, bersama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel), menggelar kegiatan inkubasi yang berlangsung di Hotel Best Western Plus Makassar pada 3 Oktober 2024. Makassar menjadi kota ke-9 dalam rangkaian pelaksanaan program ini.
Ketua tim advokasi Direktorat Badan Usaha Ditjen AHU, Fitra Kadarina, menyatakan, tujuan kami bukan sekadar mengejar kuantitas, tetapi bagaimana agar Perseroan Perorangan yang ada dapat berkembang secara berkelanjutan.
Baca Juga : Kanwil Kemenkum Sulsel Ikuti Kick Off Pelatihan Paralegal sebagai Upaya Tingkatkan Pemberian Bantuan Hukum
Pelaku usaha Perseroan Perorangan menghadapi berbagai tantangan dalam laporan keuangan. Banyak kantor pajak daerah yang belum memahami entitas ini, menyulitkan penerbitan NPWP dan pelaporan pajak. Selain itu, lembaga keuangan masih meminta akta notaris untuk pembukaan rekening dan pembiayaan.
“Hanya 3,18% pelaku usaha yang telah menyerahkan laporan keuangan, dan banyak yang kesulitan memahami prosedur yang tepat. Di era digital, keterampilan seperti digital marketing dan copywriting belum dimanfaatkan secara optimal,” lanjut Fitra.
Untuk mengatasi masalah ini, Ditjen AHU telah melakukan pemetaan permasalahan, koordinasi dengan stakeholder, sosialisasi, dan studi lapangan. Saat ini, Ditjen AHU juga mengadakan Focus Group Discussion sebagai bagian dari inkubasi Perseroan Perorangan di sepuluh wilayah Indonesia.
Baca Juga : Ekosistem KI Nasional Diperkuat, Pemerintah Susun Strategi Jangka Panjang
“Kami mengundang para narasumber yang ahli di bidangnya untuk memberikan solusi atas tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Dengan adanya pembekalan ini, kami berharap para pelaku usaha dapat mengatasi kendala dan memperluas jaringan mereka,” tambah Fitra Kadarina.
Dengan dukungan yang tepat, pelaku usaha Perseroan Perorangan diharapkan dapat berkembang. Jika mereka mencapai modal di atas Rp 5 miliar, mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan status menjadi Perseroan Persekutuan Modal.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Hernadi, juga menyatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan dan pendampingan kepada pelaku usaha agar mampu menghadapi berbagai tantangan.
“Melalui kegiatan inkubasi ini, kami berharap para pelaku usaha dapat memperluas akses jaringan dengan pemahaman yang lebih baik, kami yakin akan muncul perseroan perorangan yang sukses dan mampu meningkatkan usahanya,” ungkapnya.
Lebih lanjut Hernadi mengungkapkan, terobosan yang dilakukan melalui Perseroan Perorangan perlu dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas pelaku usaha, sehingga kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dapat diakselerasi dengan baik oleh pelaku usaha.
Terpisah, Kakanwil Sulsel Taufiqurrakhman meminta jajaran Divisi Pelayanan Hukum dan HAM untuk terus mengglorifikasikan dan memberikan edukasi serta pendampingan kepada masyarakat Sulawesi Selatan khususnya pelaku usaha untuk mendaftarkan Perseroan perorangan.
Baca Juga : Kadiv Yankum Ajak Jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel Berkinerja Baik Ditengah Efisiensi Anggaran
Menurut Taufiqurrakhman, pendampingan dan edukasi sangat diperlukan bagi pelaku usaha khususnya UMKM karena Perseroan perorangan ini hadir untuk membantu pelaku usaha/UMKM untuk berkembang lebih maju.
Taufiqurrakhman berharap program ataupun kegiatan inkubasi Perseroan perorangan ini akan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan usaha lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar