SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Jeneponto nomor urut 3, Muh. Syarif-Moch. Alim Qalby bakal menyiapkan seragam sekolah gratis dalam program “Jeneponto Pasikola” untuk anak-anak di Butta Turatea.
Seragam sekolah gratis ini merupakan bukti keseriusan pasangan Syarif-Qalby menekan tingginya angka anak usia wajib bersekolah di Jeneponto yang tak bisa bersekolah.
“Seragam gratis ini akan kita berikan mulai dari pendidikan anak usia dini, SD hingga SMP. Gratis termasuk sepatu dan tas sekolahnya,” kata Qalby menjawab pertanyaan panelis pada debat Pilkada Jeneponto di Hotel Four Point Makassar, Minggu (3/11/2024) malam.
Baca Juga : Komunikasi dengan Partai, Alamsyah Mahadi Kulle Siap Tarung di Pilkada Jeneponto
Qalby menjelaskan program seragam sekolah gratis tidak asal dicetuskan. Anak muda kelahiran tahun 1993 itu mengaku, sudah sering mendengar keluhan orangtua di Jeneponto yang anaknya tidak bersekolah.
Kata Qalby, rata-rata orangtua di Jeneponto kesulitan menyekolahkan anaknya karena tidak memiliki cukup dana membeli perlengkapan sekolah, khususnya seragam.
“Apa alasan anak ini tidak sekolah? Mereka [orangtua] selalu jawab dengan jawaban yang sama bahwa, anaknya mau sekolah tapi mereka tidak punya dana tidak punya uang beli seragam sekolah,” jelas Qalby dalam sesi kedua debat Pilkada Jeneponto.
Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Islam Megarezky Makassar itu punya ide agar program seragam sekolah gratis dapat diwujudkan tanpa menggunakan banyak anggaran Pemda Jeneponto.
Salah satunya adalah memberikan pelatihan khusus menjahit kepada ibu-ibu di Jeneponto. Dengan ini, pengadaan sepatu, tas hingga baju sekolah gratis tersebut menghidupkan ekonomi lokal Jeneponto.
“Sehingga seragam sekolah gratis tidak lagi menggunakan vendor-vendor dari luar tapi menggunakan tenaga kerja lokal Jeneponto,” tegas alumni Ilmu Hukum Universitas Queens Belfast Inggris ini.
Adapun debat pertama calon bupati dan wakil bupati Jeneponto mengusung tema “Jeneponto Sejahtera Melalui Pembangunan, Tata Kelola Pemerintahan dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan”.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar