SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Hantor Situmorang didampingi dengan Kepala kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel), Taufiqurrakhman beri penguatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada jajaran Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar, di Aula BHP, Jumat (29/11/2024).
Hantor menyampaikan, Komitmen merupakan kunci untuk meraih WBK.
“Meraih jauh lebih mudah dibanding mempertahankan. Jadi jangan hanya sebatas keinginan saja demi menggugurkan kewajiban. WBK bukanlah sesuatu yang main-main. Kita harus menjadi sosok yang Open Minded untuk berubah,” terang hantor
Baca Juga : Kanwil Kemenkum Sulsel Ikuti Kick Off Pelatihan Paralegal sebagai Upaya Tingkatkan Pemberian Bantuan Hukum
Ia menambahkan bahwa diperlukan juga pengembangan SDM dan inovasi layanan guna mendukung kinerja BHP yang lebih baik lagi dalam mewujudkan WBK.
Selanjutnya, Kepala Biro Humas Kementerian Hukum dan HAM ini meninjau secara langsung publikasi BHP Makassar yang termuat pada website dan sosial media. Ia mengevaluasi dari sisi informasi yang ditampilkan website untuk diisi secara detail dan lengkap sehingga masyarakat mengerti ketika ingin melihat layanan BHP.
Sebelumnya Kakanwil Taufiqurrakhman menyampaikan selamat datang kepada Sesditjen AHU. Pada kesempatan ini Taufiqurrakhman menyampaikan capaian BHP Makassar per Oktober 2024 yang telah melampaui target layanan 90% dengan realisasi 110,42%.
Baca Juga : Ekosistem KI Nasional Diperkuat, Pemerintah Susun Strategi Jangka Panjang
Sementara itu, dari sisi anggaran, dengan pagu Rp6.800.240.000, telah terealisasi 92,08% hingga November 2024, dan diproyeksikan mencapai 99% pada akhir tahun.
Menurut Taufiqurrakhman, capaian tersebut tidak lepas dari adanya upaya reformasi birokrasi dengan memberikan pelayanan publik yang baik, bebas dari unsur-unsur koruptif. Apalagi Tahun 2024 ini, BHP Makassar telah mencanangkan pembangunan zona integritas.
Adapun kegiatan dilanjutkan dengan menghadirkan Tiarma Rosa Sinaga selaku dari Inspektorat Jenderal dan Bramantyo selaku Kabag Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
Kegiatan diikuti oleh Kepala BHP Makassar Oryza beserta seluruh jajarannya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar