SULSELSATU.com, MAKASSAR – Tim Transisi untuk Wali Kota Makassar terpilih Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (Mulia), mulai mempersiapkan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintahan yang sedang menjabat guna memastikan kelancaran proses peralihan kepemimpinan.
Meskipun tim ini tidak memiliki dasar hukum formal yang memberi kewenangan untuk mengintervensi pemerintahan saat ini, mereka berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan tetap menghormati otoritas pemerintahan yang masih berjalan.
Juru bicara tim transisi Mulia Andi Januar Jaury Dharwis, menjelaskan bahwa langkah pertama yang diambil adalah mengumpulkan informasi penting mengenai kondisi pemerintahan daerah saat ini.
Baca Juga : Silaturahmi Lebaran, Appi Dengar Nasihat JK untuk Makassar ke Depan
“Kami ingin memahami program-program yang sedang berjalan, kebijakan yang telah diterapkan, dan juga kondisi keuangan daerah. Hal ini penting untuk mempersiapkan landasan yang kokoh bagi pemerintahan baru setelah pelantikan Wali Kota terpilih,” ujarnya, Rabu (15/1/2025).
Meskipun tim transisi tidak memiliki kewenangan untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan, Januar menekankan bahwa peran mereka hanya sebagai penghubung untuk mempermudah adaptasi pemerintahan yang baru.
“Kami tidak bisa mengambil keputusan atau memengaruhi kebijakan yang sedang berjalan. Semua yang dilakukan adalah hasil dari komunikasi dan konsultasi dengan pemerintahan yang sedang menjabat,” tegasnya.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Ikuti Edaran Mendagri, Open House Idulfitri Dibatasi Satu Hari
Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) menjadi landasan dalam proses ini, di mana pemerintah saat ini diharapkan untuk tetap terbuka, asalkan proses komunikasi dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi. Hal ini diharapkan dapat membantu keberlanjutan pembangunan daerah yang lebih baik.
Tim transisi akan berfokus pada pengumpulan data strategis mengenai program prioritas yang sedang berjalan, kajian terhadap kebijakan-kebijakan penting yang telah diambil, dan analisis kondisi keuangan daerah.
Namun, Januar juga mengakui bahwa peran tim transisi ini menghadapi tantangan karena belum ada regulasi khusus yang mengatur kewenangan mereka.
Baca Juga : Konsolidasi Ramadan, Appi Gaspol Siapkan Golkar Makassar Hadapi Pemilu 2029
“Kami tidak memiliki legitimasi untuk memaksakan kebijakan atau mendapatkan akses langsung terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Peran kami lebih kepada memberikan rekomendasi dan masukan kepada Wali Kota terpilih,” jelasnya.
Proses transisi ini diharapkan dapat berjalan lancar dengan dukungan semua pihak. Wali Kota terpilih dijadwalkan akan dilantik pada Maret atau April mendatang, yang menandai awal era baru dalam pembangunan Kota Makassar.
Dengan komunikasi yang harmonis antara tim transisi dan pemerintahan yang sedang menjabat saat ini Moh Ramdhan Pomanto, diharapkan transisi ini dapat menciptakan kesinambungan dalam pembangunan dan membawa manfaat bagi masyarakat.
Baca Juga : Dihadapan Ribuan Kader Golkar Makassar, Appi Tegaskan Tak Ingin Buat Gaduh di Perhelatan Musda DPD I
“Proses ini bukan tentang siapa yang menjabat, tetapi bagaimana kita semua bisa bekerja sama untuk kesejahteraan rakyat,” tutup Andi Januar Jaury Dharwis.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar