SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pimpinan Tinggi (Pimti) Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) menghadiri entry meeting pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Pertemuan yang berlangsung secara virtual ini menjadi langkah awal dalam proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Jumat (31/01/2025).
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menekankan bahwa entry meeting ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Kemenkumham dan BPK RI.
Baca Juga : Kanwil Kemenkum Sulsel Ajak Publik Pahami Fungsi Jaminan Fidusia
Menurutnya, komunikasi yang baik dengan tim pemeriksa akan membantu memastikan pelaksanaan pemeriksaan keuangan berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“BPK RI memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara akuntabel, transparan, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Supratman.
Ia juga menambahkan bahwa dalam masa transisi saat ini, kolaborasi antara instansi sangat diperlukan untuk memastikan pemeriksaan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai langkah untuk meningkatkan kredibilitas serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Baca Juga : Perayaan Natal Oikumene 2026, Kakanwil Kemenkum Sulsel Dorong Semangat Kebersamaan dalam Pelayanan Publik
Senada dengan hal tersebut, Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Surya, menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek belanja, tetapi juga pada efektivitas penggunaan anggaran.
“Kami akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, dengan fokus pada titik-titik yang berisiko. Kami berharap seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja sama dengan baik untuk memastikan transparansi dalam laporan keuangan,” kata Adhi Surya.
Ia juga menyoroti pentingnya efektivitas dalam penggunaan anggaran, sejalan dengan arahan Presiden RI bahwa pencapaian anggaran bukan sekadar memenuhi target penyerapan, tetapi bagaimana anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efisien untuk mencapai hasil optimal.
Baca Juga : Prestasi Pengelolaan Anggaran, Kanwil Kemenkum Sulsel Terbaik IKPA TA 2025
Pemeriksaan BPK RI ini menjadi bagian dari upaya mendukung prinsip Asta Cita, yaitu memastikan belanja negara berdampak nyata bagi masyarakat, termasuk dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, serta penguatan pertahanan dan keamanan.
Dalam kesempatan ini, Pimti Pratama Kanwil Kemenkumham Sulsel yang hadir antara lain Kepala Kantor Wilayah Andi Basmal, Kepala Pelayanan Hukum Demson Marihot, Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Heny Widyawati, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Meydi Zulqadri, bersama jajaran pengelola keuangan Kanwil Sulsel.
Usai entry meeting, Kakanwil Andi Basmal mengimbau seluruh jajaran pengelola keuangan di Kanwil Kemenkumham Sulsel untuk bersikap kooperatif dan responsif dalam memenuhi kebutuhan data yang diperlukan oleh tim pemeriksa BPK RI.
Baca Juga : Andi Basmal Ajak Notaris dan PPAT Perkuat Kebersamaan di Natal Oikumene
“Kami berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan ini demi memastikan bahwa pengelolaan keuangan di lingkungan Kemenkumham berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik,” tegas Andi Basmal.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar