SULSELSATU.com, MAKASSAR – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPRD Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintahan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi yang berpihak kepada rakyat.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulsel, Alimuddin, menegaskan bahwa setelah terpilih dan dilantik, gubernur harus bekerja untuk seluruh masyarakat Sulsel, tanpa terkecuali.
“Iya pasti kalau program itu kepentingan rakyat ya pasti kita dukung. Tapi jika ada kebijakan yang memberatkan rakyat, tentu akan kami kritisi,” ujar Alimuddin, Senin (10/3/2025).
Baca Juga : Pamit dari Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan Kunjungi DPRD Sebelum Bertugas di Jakarta
Alimuddin menyoroti bahwa program yang perlu segera dipercepat adalah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan.
“Tentu yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, bagaimana pendapatan rakyat bisa meningkat agar bisa menyekolahkan anaknya, kemudian tidak ada lagi masyarakat miskin. Misalnya, pemerintah provinsi bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan serta stunting,” jelasnya.
Ia juga menyinggung pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijadikan unggulan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program ini dapat menjadi solusi dalam meningkatkan gizi masyarakat dan menekan angka stunting yang masih tinggi di Sulsel.
Baca Juga : Andre Prasetyo Tanta Apresiasi Kebijakan Andalan Hati Dorong Investor Lokal di Sulsel
Terkait infrastruktur, Fraksi PDIP menegaskan dukungannya terhadap pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, namun tetap memperhatikan keseimbangan wilayah.
“Kalau infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, ya harus didukung dan didorong. Tapi tentu keseimbangan wilayah perlu dijaga, infrastruktur harus merata di seluruh kabupaten/kota, tidak hanya di kabupaten tertentu,” tegasnya.
Mengenai efisiensi anggaran yang direncanakan oleh pemerintahan Andi Sudirman-Fatmawati, Alimuddin menyatakan bahwa DPRD masih menunggu penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut.
Baca Juga : Reses di Jalan Satanga, Andre Tanta Janji Perjuangkan Perbaikan Drainase
“Kami belum lihat secara rinci. Yang baru kita baca itu dari Pak Sekda terkait perjalanan dinas dan makan minum. Tapi yang lain belum, dan kita berharap Badan Anggaran DPRD segera mengundang pihak terkait untuk membahas efisiensi ini,” tuturnya.
Alimuddin menambahkan bahwa DPRD memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Oleh karena itu, pihaknya ingin memastikan bahwa anggaran yang diefisienkan benar-benar dialokasikan untuk kepentingan yang lebih mendesak.
“Kita belum tahu mana yang lebih mendesak. Kalau infrastruktur, infrastruktur seperti apa? Apa jalan yang hanya ditambal-tambal atau yang benar-benar ditingkatkan?” pungkasnya.
Baca Juga : Ketua Komisi D DPRD Sulsel Imbau ASN Berhenti Gunakan LPG 3 Kg
Sekadar diketahui, pada Pemilihan Gubernur Sulsel tahun 2024, PDIP mengusung pasangan Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad yang berhadapan dengan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi. Namun, pasangan yang diusung oleh partai berlambang banteng itu kalah dalam kontestasi politik tersebut.
Meski demikian, PDIP menegaskan akan tetap menjalankan perannya di DPRD Sulsel dengan mengawal kebijakan pemerintah provinsi. Partai tersebut berkomitmen untuk mendukung kebijakan yang pro-rakyat dan memberikan kritik serta masukan jika ada kebijakan yang dinilai kurang tepat.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar