SULSELSATU.com, GOWA – Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang berkomitmen mempercepat akses keuangan daerah. Komitmen tersebut dimaksudkan dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM, meningkatkan literasi keuangan, dan memperluas inklusi keuangan.
Hal ini disampaikannya saat ditemui usai menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulsel di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Senin (17/3/2025).
Bupati Husniah Talenrang menegaskan, digitalisasi layanan keuangan telah menjadi kebutuhan bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk bertahan dan berkembang di era ekonomi digital.
Baca Juga : Kalla Institute Dampingi UMKM Sambusa di Pangkep Go Digital dan Tingkatkan Produksi
Salah satu instrumen yang dioptimalkan adalah pemanfaatan QRIS sebagai solusi pembayaran digital yang lebih inklusif, efisien, dan aman.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah. Jika akses keuangan mereka dipermudah, ekonomi daerah akan semakin kuat. Oleh karena itu, digitalisasi layanan keuangan harus terus diperluas agar setiap pelaku usaha, sekecil apa pun, bisa masuk dalam ekosistem ekonomi digital,” ujar Husniah Talenrang.
Upaya percepatan akses keuangan ini juga sejalan dengan program Gowa Sejahtera yang menjadi fokus utama dalam 100 hari kerja kepemimpinan Bupati Gowa.
Baca Juga : Program TJSL PLN UIP Sulawesi Bantu Kemandirian Petani Kopi Batui
Melalui program ini, Pemkab Gowa menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat utamanya kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gowa.
“Gowa Sejahtera adalah cara kami untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang lebih baik. Dengan kami turun langsung melakukan pendampingan bersama para pejabat eselon 2 dan 3 kami bertujuan untuk dapat sesegera mungkin meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Gowa,” tambahnya.
Selain itu, Husniah Talenrang juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan inklusif.
Baca Juga : KKS x DIGIFEST 2026 Raup Transaksi Rp1,35 Miliar, Pembiayaan UMKM Tembus Rp18,27 Miliar
Hal ini dimaksudkan untuk mendorong regulasi dan program yang memastikan akses keuangan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.
“Kami tidak hanya ingin mempercepat akses keuangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang kami buat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Keuangan inklusif harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang hadir langsung memimpin rapat pleno TPAKD menegaskan, percepatan akses keuangan tidak hanya berbicara tentang pemasukan daerah, tetapi juga efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
Baca Juga : PT Vale Hidupkan Warisan Budaya Anyaman Teduhu, dari Luwu Timur ke Panggung Nasional
“Kalau kita tidak bisa menambah pemasukan, maka kita harus memastikan pembelanjaan dilakukan dengan benar. Efisiensi penganggaran sangat penting agar tidak ada belanja yang tidak perlu. Pemerintah daerah harus lebih bijak dalam mengelola anggaran dan memprioritaskan belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Gubernur Sulsel.
Rapat Pleno TPAKD Sulsel ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan, instansi vertikal dan BUMN, serta seluruh kepala daerah dari kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar