SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mendorong Dinas Pendidikan Sulsel untuk memberikan perhatian yang setara antara sekolah negeri dan swasta.
Dalam rapat kerja bersama dinas terkait, DPRD mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp5 miliar untuk mendukung operasional sekolah swasta agar bisa memberikan pendidikan gratis seperti sekolah negeri.
Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, menilai kebijakan ini penting untuk menyeimbangkan kualitas dan akses pendidikan, khususnya menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026.
Baca Juga : Andre Tanta Dorong Pertemuan Warga dan Developer Soal Jalan Rusak di Pondok Husada
“Dinas Pendidikan harus memberi perhatian yang setara bagi sekolah swasta. Jika memungkinkan, kami mendorong adanya subsidi agar sekolah swasta juga bisa menggratiskan biaya pendidikan,” ujarnya, Selasa (6/5/2025).
Menurut Indah sapaannya, banyak sekolah negeri kesulitan menampung lonjakan jumlah siswa setiap tahunnya. Dalam kondisi ini, keberadaan sekolah swasta bisa menjadi solusi, namun harus mendapat dukungan dana agar tetap terjangkau bagi masyarakat.
Selain usulan anggaran, Komisi E juga mendorong pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Sulsel. Salah satu fokusnya adalah memperluas akses ke sekolah unggulan dengan mempertimbangkan domisili, bukan semata prestasi akademik.
Baca Juga : Yeni Rahman Soroti Kesenjangan Akses Pendidikan saat Pengawasan di Dua SMA Makassar
Namun, rencana pembentukan sekolah unggulan baru dinilai masih perlu dikaji lebih dalam. Indah menyarankan agar rencana ini ditunda hingga ada konsultasi lanjutan dengan Kementerian Pendidikan.
“Program ini perlu dikaji secara menyeluruh dan disosialisasikan dengan baik agar tidak menimbulkan kesenjangan baru,” tegas politisi partai Gerindra itu.
DPRD juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi guru. Salah satu usulan yang muncul adalah penambahan jam mengajar sebagai syarat utama dalam proses sertifikasi. Langkah ini diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran.
Baca Juga : Pengawasan APBD di Buakana, Andre Tanta Tampung Aspirasi Soal Pendidikan
Menghadapi SPMB 2025/2026, DPRD Sulsel meminta seluruh kepala sekolah untuk aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya menyangkut perubahan mekanisme penerimaan siswa baru.
“Jangan sampai orang tua dan siswa bingung dengan skema baru. Sosialisasi harus menyentuh semua lapisan masyarakat,” ujar istri Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin tersebut.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin, menjelaskan bahwa mekanisme SPMB tahun ini akan mengedepankan jalur domisili berdasarkan jarak, usia, dan kemampuan akademik.
Baca Juga : Pengawasan di Tamalate, Cicu Dorong DPRD Makassar Segera Bentuk Perda Pengelolaan Sampah
Untuk sekolah unggulan, jalur prestasi tetap menjadi acuan utama dengan proses seleksi yang melibatkan nilai rapor dan hasil Tes Potensi Akademik (TPA).
“Hasil TPA akan langsung diumumkan agar proses seleksi berlangsung transparan dan menghindari kecurigaan,” jelas Iqbal.
Ia juga menyampaikan bahwa siswa yang menghafal Al-Qur’an minimal 10 juz diberikan keleluasaan untuk memilih sekolah tujuan, meskipun tetap harus mengikuti proses seleksi.
Baca Juga : Andre Prasetyo Tanta Janji Tindaklanjuti Keluhan Warga Malimongan
Dengan upaya yang menyentuh semua lini—dari subsidi sekolah swasta, peningkatan kualitas guru, hingga penyempurnaan SPMB—DPRD Sulsel berharap pendidikan di Sulsel semakin merata dan mampu mencetak generasi unggul dan berdaya saing tinggi.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar