SULSELSATU.com, MAKASSAR – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) kembali mencatatkan langkah strategis dalam penguatan akses keuangan inklusif dengan menggelar Rapat Koordinasi TPAKD bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
TPAKD Pangkep berhasil meraih TPAKD Award Tahun 2024 sebagai pelaksana terbaik program Layarku—berkat kolaborasi aktif seluruh Industri Jasa Keuangan (IJK) dalam memberikan edukasi keuangan hingga ke desa-desa dan pulau-pulau di wilayah Pangkep.
Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperluas jangkauan layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.umkmmmmmm
Baca Juga : OJK Tekankan Peran Human Firewall Hadapi Ancaman Siber di Sektor Keuangan
Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) Moch. Muchlasin menyampaikan, peran TPAKD sangat strategis dalam mengorkestrasi sinergi antara pemerintah daerah dan sektor jasa keuangan.
“Kami mendukung optimalisasi TPAKD Pangkep sebagai pendorong perluasan akses keuangan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM dan wilayah perdesaan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Pangkep Dr. H. Muhammad Yusran Lalogau menekankan, kondisi geografis Pangkep sebagai daerah tiga dimensi (daratan, kepulauan, dan pegunungan) menghadirkan tantangan tersendiri dalam pemerataan akses keuangan.
Baca Juga : OJK Perkuat Ketahanan Industri Keuangan Digital Nasional Hadapi Ancaman Siber
Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan digital, edukatif, dan kolaboratif untuk menjawab tantangan tersebut.
Kinerja industri jasa keuangan Kabupaten Pangkep terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hal ini disampaikan oleh Analis Senior Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Indra Natsir Dahlan, dalam paparannya pada Rapat Koordinasi TPAKD.
Hingga Maret 2025, kinerja sektor perbankan di Kabupaten Pangkep tetap tumbuh positif. Total aset perbankan mencapai Rp2,22 triliun atau tumbuh 0,90 persen yoy.
Baca Juga : Kuartal I Pertama 2026, Satgas PASTI Hentikan 953 Entitas Pinjol dan Investasi Ilegal
Dana Pihak Ketiga tumbuh 0,68 persen menjadi Rp1,43 triliun dan penyaluran kredit meningkat menjadi Rp2,19 triliun. Rasio intermediasi (LDR) berada pada level tinggi yaitu 153,54 persen dengan NPL masih terkendali di angka 2,28 persen.
Penyaluran kredit didominasi oleh sektor produktif sebesar 55,22 persen dari total kredit, dengan sektor perdagangan dan pertanian sebagai penyerap utama.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Pangkep telah mencapai Rp120 miliar, mencerminkan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan dalam mendukung UMKM.
Baca Juga : Telkom Dorong UMKM Perempuan Naik Kelas Lewat Kartini BISA Fest
Untuk melengkapi kerja TPAKD Pangkep di tahun 2025, Kepala Seksi PPA II B Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulsel Iman Rohendiawan turut menyampaikan strategi optimalisasi dana desa sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan ekonomi desa dan mendorong inklusi keuangan.
Selain itu, DJPb juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa, transparansi pengelolaan keuangan, dan penguatan infrastruktur digital dalam mendorong desa mandiri. Pangkep kini tercatat memiliki 13 desa mandiri—naik signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 6 desa.
Melalui sinergi TPAKD, kita tidak hanya membuka akses keuangan—kita membuka harapan, memberdayakan potensi, dan menyalakan semangat untuk mewujudkan Pangkep yang inklusif, mandiri, dan siap melangkah menuju Indonesia Emas 2045.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar