SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulael) menandatangani perjanjian kerja sama dan nota kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Enrekang terkait pembentukan produk hukum daerah, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum. Penandatanganan dilakukan di hadapan jajaran pemerintah daerah.
Kepala Kantor Wilayah KemenkumSulsel mengapresiasi kehadiran Wakil Bupati Enrekang dalam momentum penting ini.
“Kerja sama ini meliputi 14 program kegiatan yang bertujuan mewujudkan produk hukum daerah berkualitas, pembinaan dan pembudayaan hukum, pembangunan reformasi hukum, serta perlindungan kekayaan intelektual,” ujarnya
Baca Juga : Prestasi Pengelolaan Anggaran, Kanwil Kemenkum Sulsel Terbaik IKPA TA 2025
Data menunjukkan produktivitas penyusunan peraturan daerah di Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan signifikan. Sepanjang 2024, tercatat 10 rancangan peraturan daerah yang difasilitasi. Angka ini melonjak tajam pada periode Januari-Mei 2025 dengan 13 rancangan peraturan daerah yang telah diharmonisasi.
“Kanwil siap dilibatkan dalam penyusunan produk hukum daerah demi terwujudnya peraturan yang harmonis dan selaras dengan sistem hukum nasional,” tegas Kakanwil
Selanjutnya Kakanwil menyampaikan, meski telah memiliki 12 kecamatan dan 129 desa, program pembinaan hukum di Kabupaten Enrekang masih memerlukan perhatian khusus. Saat ini baru 7 desa yang berstatus desa sadar hukum, sementara data paralegal dan pos bantuan hukum masih menunjukkan angka nol.
Baca Juga : Andi Basmal Ajak Notaris dan PPAT Perkuat Kebersamaan di Natal Oikumene
Kakanwil berharap dapat dibentuk kelompok sadar hukum dan pos bantuan hukum di setiap desa untuk mewujudkan tujuan program pembinaan hukum nasional secara menyeluruh.
Dari sisi pelayanan hukum, minat masyarakat terhadap perlindungan kekayaan intelektual menunjukkan tren positif. Sepanjang 2024, tercatat 7 permohonan merek dari masyarakat umum dan 1 permohonan dari pelaku UMKM. Hingga Mei 2025, sudah terdapat 3 permohonan merek dari masyarakat umum.
Selain itu, jumlah PT Perorangan yang terdaftar dari 2021 hingga 2025 mencapai 58 entitas, didukung oleh keberadaan 5 notaris di wilayah Enrekang.
Baca Juga : Audiensi Kemenkum Sulsel dan Kejati Sulsel Fokus Layanan Publik dan Notaris
“Kami berharap dapat mendorong perlindungan kekayaan intelektual khususnya produk-produk UMKM dan hasil ekonomi kreatif melalui fasilitasi pendaftaran di kantor wilayah. Ini akan meningkatkan daya saing produk lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnnya
Wakil Bupati Enrekang, Andi Tenri Liwang la tinro menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin. “Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama antara Kanwil Kemenkum Sulsel dan Pemkab Enrekang dalam pembentukan produk hukum daerah, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum,” ujarnya.
Pihaknya meminta bimbingan kantor wilayah agar ke depan Pemkab Enrekang dapat menghasilkan produk hukum berkualitas, meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di tingkat desa/kelurahan, serta memperkuat perlindungan kekayaan intelektual.
Baca Juga : Penyuluhan Hukum di SMPN 48 Makassar, Kemenkum Sulsel Ingatkan Risiko Medsos
Kerja sama strategis ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Enrekang dalam membangun budaya sadar hukum yang berkelanjutan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar