SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan mengikuti Upacara Hari Lahir Pancasila 2025 yang dipimpin oleh Wakil Menteri HAM, Yudian Wahyudi Mugiyanto, Senin (2/6/2025).
Dalam amanatnya, Wamenham menegaskan pentingnya Pancasila sebagai pondasi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Pancasila bukan sekadar dokumen historis, tetapi jiwa bangsa dan pedoman hidup bersama dalam mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” ujarnya
Baca Juga : Empat Kanwil di Sulsel Sepakat Optimalkan Penggunaan Barang Milik Negara
Wamenham menjelaskan bahwa penguatan ideologi Pancasila menjadi salah satu dari delapan agenda prioritas Asta Cita pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memastikan pembangunan bangsa tetap berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.
“Kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa pondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan,” tegasnya
Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, tantangan terhadap Pancasila semakin nyata dengan penyebaran paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam persatuan bangsa.
Baca Juga : Kanwil Kemenkum Sulsel Susun Buku Panduan Pemeriksaan Notaris
BPIP menguraikan empat strategi utama revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Pertama, bidang pendidikan. Penanaman Pancasila sejak dini, tidak hanya dalam pelajaran formal tetapi dalam praktik keseharian. Sekolah dan universitas harus melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual dan tangguh berkarakter.
Kedua, birokrasi pemerintahan. Nilai-nilai Pancasila diwujudkan melalui pelayanan publik yang berkeadilan, transparan dan berpihak pada rakyat. Setiap kebijakan harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial.
Ketiga, sektor ekonomi. Pembangunan harus dinikmati seluruh rakyat, bukan segelintir orang. UMKM, ekonomi kerakyatan dan koperasi terus diberdayakan agar tidak ada warga yang tertinggal.
Baca Juga : Ombudsman Sulsel Dukung Kanwil Kemenkum Sulsel Raih Predikat WBBM
Keempat, ruang digital. Pancasila menjadi panduan berinteraksi di media sosial dan platform digital. BPIP mengajak masyarakat memerangi hoaks dan ujaran kebencian dengan literasi digital dan gotong-royong.
Sebagai lembaga pembina ideologi Pancasila, BPIP terus menghadirkan berbagai program strategis meliputi pembinaan ideologi di dunia pendidikan, pelatihan bagi ASN dan aparat negara, penguatan kurikulum Pancasila, hingga kolaborasi lintas sektor.
“Semua bertujuan agar Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi dihidupi dan dijalankan dalam tindakan nyata,” jelas Wamenham
Baca Juga : Kakanwil Kemenkum Sulsel Lantik Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya
Namun, upaya ini memerlukan dukungan seluruh elemen bangsa dari pusat hingga daerah, dari pejabat hingga masyarakat, dari tokoh agama hingga pemuda sebagai pelaku utama pembumian Pancasila.
Mugiyanto menegaskan visi Indonesia yang tidak hanya maju secara teknologi tetapi juga bermoral, sejahtera bukan hanya dalam statistik tetapi dalam keadilan dan persaudaraan, serta dihormati dunia karena keluhuran budi dan kebijaksanaan rakyatnya.
“Mari jadikan Hari Lahir Pancasila ini bukan sekadar seremonial, tetapi momen memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai luhur bangsa,” ajak Wamenham mengakhiri sambutannya
Baca Juga : DWP Kemenkum Sulsel Gelar Senam Bersama, Perkuat Kebersamaan dan Gaya Hidup Sehat
Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 ini menjadi momentum untuk memastikan Pancasila tetap menjadi jiwa dalam setiap pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal mengajak seluruh jajaran ASN untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, khususnya pelayanan hukum di Sulsel.
“Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat di refleksikan kedalam pelaksanaan tugas dan fungsi kita sebagai ASN Kemenkum,” ucap Kakanwil yang mengikuti upacara secara virtual di Aula Pancasila.
Turut hadir dalam pelaksanaan upacara, Kadiv Pelayanan Hukum, Demson Marihot, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Heny Widyawati, pejabat manajerial dan nonmanajerial, serta ASN Kanwil Kemenkum Sulsel Bersama jajaran Kanwil Kemenham Sulsel.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar