SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan Kota Makassar. Ia menyoroti sejumlah persoalan yang selama ini terjadi sebagai akibat dari sistem birokrasi yang dibiarkan berjalan tanpa pembenahan serius.
Pernyataan ini disampaikan Munafri saat membuka kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 di Hotel Novotel Grand Shayla, Rabu (16/7).
“Kalau ini menyangkut kerugian negara, tidak ada kata maaf. Saya minta semuanya diselesaikan sampai tuntas,” tegas Munafri dalam forum tersebut.
Baca Juga : Inisiatif Katimbang Siaga Bencana PLN UIP Sulawesi Dapat Penghargaan Pemkot Makassar
Ia menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap temuan pelanggaran. Setiap laporan dari Inspektorat, lanjutnya, harus diurai hingga ke akar masalah agar tidak menjadi kebiasaan yang mengakar. Ia pun meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih proaktif dan bertanggung jawab dalam menindaklanjuti hasil temuan pengawasan.
Munafri juga mengungkapkan rencananya melakukan rotasi pejabat secara berkala. Menurutnya, rotasi bukan semata-mata soal suka atau tidak suka, tetapi sebagai strategi untuk menyegarkan organisasi dan memberi ruang bagi potensi yang selama ini terpendam.
“Yang di atas turun ke bawah. Ternyata mereka punya kemampuan teknis luar biasa. Kita sedang mencari orang-orang yang benar-benar bekerja karena kapabilitas, bukan karena kedekatan,” ujar politisi Golkar itu.
Baca Juga : Pelindo dan Pemkot Makassar Sinergi Bangun Taman KM 0 Makassar
Ia bahkan menyebut, salah satu upaya utama dalam reformasi adalah memastikan efek jera diberlakukan terhadap pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun yang berdampak pada kerugian negara.
Munafri secara khusus menyoroti pola pengadaan barang dan jasa yang menurutnya rawan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
“Kalau anggaran belanja barang dan jasanya kecil, kadang justru kegiatannya dibesarkan. Kalau anggarannya besar, makin banyak yang ingin ikut campur. Ini yang saya minta kita cegah bersama,” tegasnya.
Baca Juga : Kolaborasi Pemkot Makassar dan ITB Nobel Diharapkan Lahirkan Inovasi Daerah
Untuk memperkuat pengawasan internal, Munafri memerintahkan Inspektorat melapor langsung kepadanya setiap dua minggu. Ia juga menyinggung pentingnya membangun budaya kerja yang berpijak pada nilai lokal seperti siri (rasa malu) dan kehormatan.
“Saya ingin pemerintahan ini tidak hanya transparan dan akuntabel, tapi juga bermartabat. Pemerintahan yang bekerja dengan jujur dan tanpa rasa takut,” ucapnya.
Munafri menyampaikan pembenahan juga akan menyentuh hingga unit pelayanan dasar, seperti puskesmas, agar seluruh elemen pemerintahan memiliki etos kerja yang sama: efisien, profesional, dan bebas dari kepentingan pribadi.
Baca Juga : Pemkot Makassar Pertama Serahkan LKPD 2025 ke BPK Sulsel
“Kita tidak bicara soal besar atau kecilnya anggaran, tapi bagaimana integritas tetap dijaga di setiap lini. Jangan lagi ada yang mencoba cari celah dari sistem,” pungkasnya.
Dengan arah baru yang lebih tegas dan menyeluruh ini, Pemkot Makassar berharap dapat membangun tata kelola yang bersih, efektif, serta mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar