SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, mulai menyalurkan bantuan pangan beras dari pemerintah pusat melalui Perum Bulog kepada 40.727 penerima manfaat di seluruh wilayah kota ini.
Total alokasi bantuan yang digelontorkan mencapai 800 ton untuk jatah dua bulan. Penyaluran ini dipusatkan di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Selasa (22/7/2025), dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
“Disini tercatat sebanyak 274 penerima bantuan menerima total 5.480 kilogram beras, dengan masing-masing keluarga memperoleh 20 kilogram beras untuk dua bulan — setara dengan 10 kilogram per bulan,” jelas Munafri.
Baca Juga : Inisiatif Katimbang Siaga Bencana PLN UIP Sulawesi Dapat Penghargaan Pemkot Makassar
Ia menyampaikan, bantuan pangan ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok. Ia juga menekankan pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan.
Seluruh data penerima diambil dari Kementerian Sosial dan telah melalui proses verifikasi yang ketat.
“Kami juga menerapkan sistem double check di lapangan untuk memastikan bantuan benar-benar sampai ke yang berhak,” harap Appi dalam kegiatan tersebut.
Baca Juga : Pelindo dan Pemkot Makassar Sinergi Bangun Taman KM 0 Makassar
Pemkot Makassar berkomitmen untuk terus mengawal distribusi bantuan agar berjalan lancar dan merata. Munafri juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah pusat, Bulog, dan jajaran Pemkot yang terus berupaya menjamin ketahanan pangan warga Makassar secara berkelanjutan.
Kualitas beras yang disalurkan juga menjadi perhatian. Munafri memastikan bahwa beras yang dibagikan merupakan jenis dengan kualitas baik yang telah melalui seleksi dari Bulog.
“Penyaluran bantuan ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan,” katanya.
Baca Juga : Kolaborasi Pemkot Makassar dan ITB Nobel Diharapkan Lahirkan Inovasi Daerah
“Warga penerima pun dapat mengalokasikan penghasilannya untuk keperluan penting lainnya,” tambah politisi Golkar ini.
Appi menegaskan pentingnya validasi data penerima manfaat sebagai langkah utama dalam memastikan bantuan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.
Ia menegaskan bahwa data penerima bantuan berasal dari data nasional yang telah melalui proses verifikasi ketat. Data ini benar-benar datang dari kementerian, data tunggal yang sangat valid.
Baca Juga : Pemkot Makassar Pertama Serahkan LKPD 2025 ke BPK Sulsel
“Data ini harus tervalidasi agar tidak menjadi perbincangan atau menimbulkan kecurigaan,” ujar Munafri.
Terkait dampak dari penyaluran beras ini, Munafri menyebut bantuan tersebut menjadi bentuk substitusi atas pengeluaran rutin masyarakat.
Tentu ini sangat berguna. Artinya, setiap bulan masyarakat bisa mengalihkan uang yang biasanya dipakai untuk beli beras ke kebutuhan lainnya.
Baca Juga : PSBM XXVI 2026 di Makassar Dongkrak Perputaran Ekonomi
Menurut Munafri, kehadiran bantuan pangan ini juga membantu menjaga daya beli masyarakat.
“Ini bentuk intervensi pemerintah yang kita harapkan, supaya daya beli tetap terjaga. Sehingga uang yang dimiliki masyarakat bisa dipakai untuk kebutuhan lain,” jelasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar