SULSELSATU.com, MAKASSAR — Pemerhati pendidikan sekaligus mantan Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan periode 2019–2024, Dr. Adi Suryadi Culla, menyatakan dukungan penuh terhadap program seragam sekolah gratis yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin.
Menurutnya, program ini merupakan langkah nyata dan progresif dalam upaya meringankan beban masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Kota Makassar.
“Kebijakan (pembagian seragam gratis bagis siswa SD dan SMP) ini sangat positif dan layak diapresiasi oleh semua pihak, karena pada dasarnya pendidikan adalah tanggung jawab negara dan bagian dari hak asasi manusia,” ujar Dr. Adi, Sabtu (2/8/2025).
Baca Juga : Inisiatif Katimbang Siaga Bencana PLN UIP Sulawesi Dapat Penghargaan Pemkot Makassar
Akademisi Unhas itu menegaskan bahwa program tersebut sejatinya merupakan perwujudan dari amanat konstitusi, di mana negara berkewajiban memenuhi hak pendidikan seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti seragam sekolah.
“Pendidikan itu hak asasi universal. Maka pemenuhan instrumen kebutuhan pendukung seperti seragam adalah bentuk nyata dari keberpihakan pemerintah kepada masyarakat,” tambahnya.
Menanggapi adanya polemik terkait pengadaan dan distribusi seragam gratis, Dr. Adi mengimbau agar masyarakat tidak terjebak pada perdebatan yang kontraproduktif.
Baca Juga : Pelindo dan Pemkot Makassar Sinergi Bangun Taman KM 0 Makassar
Menurutnya, niat dan implementasi program ini sudah berada pada jalur yang tepat, membantu dan meringankan beban masyarakat.
“Tak perlu memperdebatkan hal-hal teknis yang justru mengaburkan esensi utama dari kebijakan ini. Yang penting adalah bagaimana masyarakat bisa menikmati hasilnya,” imbuh dia.
Ia juga melihat bahwa proses distribusi yang sudah berjalan serta pelibatan UMKM lokal dalam pengadaan seragam adalah langkah positif dalam memberdayakan ekonomi warga.
Baca Juga : Kolaborasi Pemkot Makassar dan ITB Nobel Diharapkan Lahirkan Inovasi Daerah
“Pelibatan UMKM lokal sangat strategis, karena memberdayakan ekonomi masyarakat secara langsung. Ini patut didukung, apalagi jika prosesnya dijalankan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Dr. Adi menilai bahwa kebijakan ini bersifat bertahap (gradual) namun memiliki sasaran yang jelas, yakni semua siswa SD dan SMP negeri di Kota Makassar.
“Tentu saja program seperti ini sangat tergantung pada kemampuan fiskal daerah. Tapi sejauh ini, upaya yang dilakukan Pemkot Makassar sudah sangat progresif. Bahkan jika dikembangkan lebih jauh,” paparnya.
Baca Juga : Pemkot Makassar Pertama Serahkan LKPD 2025 ke BPK Sulsel
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan media, untuk bersama-sama mensupport dan mengawal dan mendukung kebijakan ini.
“Kita harus memberi support kepada pemerintah Kota. Ini bentuk kolaborasi demi masa depan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan,” tutup Dr. Adi. Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi, Dosen UIN Alauddin Makassar Syamsul Qomar, Auditor Inspektorat Utama BGN Cholidin, Tenaga Ahli di Direktorat Promosi dan Edukasi Badan Gizi Nasional (BGN) Anyelir Puspa Kemala (Online).
Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi menyampaikan apresiasi terhadap program MBG yang tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Baca Juga : PSBM XXVI 2026 di Makassar Dongkrak Perputaran Ekonomi
“Pekerja yang direkrut untuk dapur adalah warga sekitar, dan seluruh bahan baku dipasok dari daerah sekitar SPPG. Ini memberikan efek ekonomi berganda.
Mari kita bersama-sama membantu agar program ini berlanjut dan seluruh masyarakat merasakan manfaatnya. Program ini adalah langkah nyata menyongsong Generasi Emas 2045,” terang Ashabul Kahfi.
Kemudian, Auditor Inspektorat Badan Gizi Nasional Choliddin menyampaikan perkembangan pelaksanaan Sentra Penyediaan Pangan dan Gizi (SPPG) di Kota Makassar.
Ia juga menjelaskan bahwa seluruh dapur SPPG dijalankan dengan mengacu pada empat standar utama BGN yaitu kecukupan kalori, komposisi kandungan gizi seimbang, penerapan standar higienis, dan standar keamanan dalam proses penyelenggaraan MBG.
Senada, Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional Anyelir Puspa Kemala yang hadir melalui zoom memaparkan misi Program MBG yang tidak hanya memberikan makanan bergizi, tetapi juga meningkatkan literasi gizi keluarga dan anak serta membentuk budaya makan sehat sejak dini.
“Gaya makan terbentuk sejak dini. Anak yang terbiasa makan sehat akan tumbuh dengan otak yang berkembang pesat, lebih cerdas, dan mandiri memilih makanan. Edukasi gizi harus dimulai dari rumah, dengan keterlibatan aktif orang tua dalam menyiapkan dan memberi teladan makan sehat,” jelas Anyelir.
Ia juga menambahkan bahwa program MBG memiliki potensi dampak ekonomi positif, karena melibatkan petani dan UMKM pangan lokal sebagai pemasok bahan makanan segar dan sehat, sehingga dapat menumbuhkan ekonomi daerah.
Sementara itu, Dosen UIN Alauddin Makassar Syamsul Qamar menilai program MBG sebagai terobosan baru yang mulia dan visioner.
“Ini bukan sekadar memberi makan, tetapi memberi harapan. Harapan bahwa setiap anak Indonesia memiliki kesempatan tumbuh sehat dan cerdas. Saya berharap program ini terus berlanjut dan semakin banyak dapur atau SPPG berdiri di Makassar, sehingga para penerima manfaat dapat terjangkau secara maksimal,” jelasnya.
Dengan sinergi pemerintah, akademisi, masyarakat, dan pelaku usaha lokal, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi pondasi kuat dalam mencetak generasi emas Indonesia 2045.
Pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung keberlanjutan program ini melalui partisipasi aktif, mulai dari penyediaan bahan pangan lokal hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar