SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, menerima kunjungan Ketua DPRD Kabupaten Soppeng, Andi Muhammad Farid, di ruang kerjanya, Jumat (22/8/2025).
Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi, menandai langkah penting dalam membangun sinergi kelembagaan antara Kanwil Kemenkum Sulsel dan DPRD Soppeng, khususnya dalam memperkuat proses pembentukan regulasi yang berkualitas, aspiratif, dan berpihak kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Andi Basmal menegaskan bahwa peran Kanwil Kemenkum tidak hanya sebatas pelaksana administrasi di bidang hukum, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah maupun DPRD.
Baca Juga : Kanwil Kemenkum Sulsel Ajak Publik Pahami Fungsi Jaminan Fidusia
Menurutnya, penguatan kerja sama dalam pembentukan peraturan daerah sangat dibutuhkan untuk menghasilkan produk hukum yang taat asas, selaras dengan peraturan lebih tinggi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kami di Kanwil Kemenkum Sulsel selalu terbuka untuk bermitra dengan pemerintah daerah maupun DPRD. Tugas kami adalah memastikan setiap rancangan regulasi yang lahir benar-benar memenuhi syarat harmonisasi, memiliki kepastian hukum, dan dapat diimplementasikan secara efektif. Sinergi ini penting, karena kualitas regulasi akan sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan pembangunan di daerah,” ujar Andi Basmal.
Ketua DPRD Kabupaten Soppeng, Andi Muhammad Farid, dalam pertemuan tersebut menyampaikan apresiasi atas sambutan dan dukungan dari Kanwil Kemenkum Sulsel.
Baca Juga : Perayaan Natal Oikumene 2026, Kakanwil Kemenkum Sulsel Dorong Semangat Kebersamaan dalam Pelayanan Publik
Ia menegaskan bahwa DPRD membutuhkan pendampingan ahli hukum dalam proses legislasi agar setiap kebijakan yang dituangkan ke dalam peraturan daerah tidak hanya legal secara normatif, tetapi juga bermanfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan adanya langkah sinergi ini, Kanwil Kemenkum Sulsel berharap dapat menjadi katalisator dalam menciptakan regulasi daerah yang tidak hanya kuat secara yuridis, tetapi juga relevan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Soppeng.
Pertemuan ini turut dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Heny Widyawati dan Jajaran Rombongan dari DPRD Soppeng.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar