SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan perlunya penguatan integritas birokrasi dengan pengawasan ketat terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Hal itu disampaikannya Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 serta tindak lanjut SPI 2024 di Ruang Sipakalebbi, Kamis (28/8/2025).
Rapat Koordinasi Evaluasi SPI bersama Tim KPK RI turut dihadiri langsung oleh Bappenas RI, Kepala Inspektorat Kota Makassar, Sekretariat Daerah Kota Makassar, seluruh kepala SKPD, dan camat se-Kota Makassar.
Baca Juga : Inisiatif Katimbang Siaga Bencana PLN UIP Sulawesi Dapat Penghargaan Pemkot Makassar
Dalam arahannya, Munafri menyampaikan pentingnya upaya nyata untuk memastikan uang negara dikelola secara transparan dan tepat sasaran. Ia menekankan perlunya langkah preventif dengan menempatkan personel Inspektorat di setiap SKPD.
Menurutnya, langkah ini akan memperkuat fungsi pengawasan sejak awal dan memudahkan proses rekonsiliasi data, karena seluruh laporan kegiatan sudah tercatat secara berkala di level SKPD.
“Saya bilang ke teman-temab inspektorat bahwa saya mau menempatkan di setiap OPD, ada satu orang-orang Inspektorat yang akan mengaudit secara berkala,” ujar Munafri.
Baca Juga : Pelindo dan Pemkot Makassar Sinergi Bangun Taman KM 0 Makassar
Wali Kota juga menyoroti pola belanja di SKPD yang kerap tidak seimbang. Ia mengungkapkan adanya kecenderungan membesarkan kegiatan dengan melibatkan vendor atau penyedia jasa secara berlebihan, meski anggaran belanja kecil.
Praktik ini, katanya, membuka celah terjadinya kongkalikong yang ujungnya hanya berbagi keuntungan tanpa memberi relevansi pada kinerja SKPD. Olehnya, dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Munafri meminta agar standar kualitas pekerjaan ditempatkan sebagai prioritas utama.
Ia menegaskan bahwa rekanan yang dipilih harus benar-benar mampu menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas, sehingga hasil belanja pemerintah tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga : Kolaborasi Pemkot Makassar dan ITB Nobel Diharapkan Lahirkan Inovasi Daerah
“Di PBJ ini saya selalu menyampaikan bahwa standarisasi pekerjaan dan rekanan ini harus benar-benar dalam posisi yang berkualitas. Supaya kita juga menghasilkan hasil dari transaksi yang dilakukan itu yang benar-benar berkualitas baik,” tegasnya.
Munafri juga mengingatkan agar pejabat tidak mudah membuat komitmen di luar pekerjaan resmi. Menurutnya, komitmen yang tidak jelas sering kali menjadi penghambat jalannya program karena belum memiliki kepastian hukum maupun anggaran.
“Ini yang menurut saya akan mengganggu kita di dalam proses melaksanakan kegiatan,” ujarnya.
Baca Juga : Pemkot Makassar Pertama Serahkan LKPD 2025 ke BPK Sulsel
Pada kesempatan yang sama, Munafri juga menekankan bahwa gaya hidup pejabat juga menjadi bagian dari integritas. Ia menilai bahwa sikap hidup berlebih-lebihan, termasuk dalam penampilan, bisa memberi dampak buruk karena ditiru oleh bawahan.
Bahkan, ia sempat menyinggung perlunya kesederhanaan dalam hal kecil seperti seragam sepatu agar tidak menimbulkan kesan berkompetisi dalam gaya hidup.
Terakhir, Munafri menyampaikan harapannya agar pelaksanaan SPI menjadi momentum untuk memperkuat integritas birokrasi Kota Makassar.
Baca Juga : PSBM XXVI 2026 di Makassar Dongkrak Perputaran Ekonomi
“Saya berharap apa yang dilakukan sebagai survei penilaian integritas ini menjadi hal yang sangat penting bahwa kita ada di dalam kerjaan ini pekerjaan ini ini benar-benar mengelola dan menyelamatkan uang negara yang akan disampaikan kembali kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban,” tegasnya.(*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar