SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus memantapkan langkah persiapan menjelang penilaian yang akan dilakukan oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Hal ini ditandai dengan pelaksanaan rapat Tim Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang digelar di Ruang Rapat Kepala Kanwil, Rabu (3/9/2025).
Dalam rapat tersebut, dilakukan pengecekan terhadap berbagai dokumen dan data dukung yang masih perlu dilengkapi maupun diperbaiki. Selain itu, kesiapan layanan juga menjadi sorotan, mulai dari optimalisasi layanan informasi, kesiapan petugas dalam memberikan informasi kepada masyarakat, hingga memastikan sarana dan prasarana layanan berada dalam kondisi prima.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Demson Marihot selaku Koordinator Tim ZI, menegaskan pentingnya keterpaduan seluruh area perubahan dalam pembangunan Zona Integritas.
Baca Juga : Prestasi Pengelolaan Anggaran, Kanwil Kemenkum Sulsel Terbaik IKPA TA 2025
“Seluruh komponen area perubahan dalam membangun ZI perlu diperhatikan dengan baik. Setiap detail harus dipastikan siap agar penilaian TPN nantinya dapat berjalan maksimal,” ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, dalam arahannya menekankan agar seluruh jajaran benar-benar memahami substansi dari pembangunan Zona Integritas, bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi.
“Pembangunan ZI ini harus kita maknai sebagai upaya bersama untuk menghadirkan layanan publik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Penilaian TPN hanyalah salah satu tahapan, namun yang lebih penting adalah bagaimana kita menunjukkan konsistensi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga : Andi Basmal Ajak Notaris dan PPAT Perkuat Kebersamaan di Natal Oikumene
Lebih lanjut, Kakanwil menekankan pentingnya inovasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
“Kita harus mampu memaksimalkan berbagai inovasi layanan yang telah dikembangkan, sekaligus terus melahirkan inovasi-inovasi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi inilah yang menjadi pembeda sekaligus bukti nyata keseriusan kita dalam membangun budaya kerja yang profesional,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) bukanlah akhir, melainkan awal dari komitmen panjang dalam menjaga budaya kerja yang bersih dan profesional.
Baca Juga : Audiensi Kemenkum Sulsel dan Kejati Sulsel Fokus Layanan Publik dan Notaris
“Saya berharap seluruh pegawai dapat berperan aktif, tidak hanya tim inti ZI. Setiap unit kerja harus menunjukkan kontribusi nyata agar kita mampu menjawab ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, tepat, dan berintegritas,” tambahnya.
Rapat ini dihadiri oleh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Tahun 2025, yang terdiri dari unsur pimpinan, koordinator, hingga anggota di setiap area perubahan.
Kehadiran tim ini menjadi bukti komitmen bersama seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel dalam menyukseskan pembangunan Zona Integritas.
Baca Juga : Penyuluhan Hukum di SMPN 48 Makassar, Kemenkum Sulsel Ingatkan Risiko Medsos
Melalui rapat ini, Kanwil Kemenkum Sulsel berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dan menjadikan momentum penilaian TPN sebagai pijakan penting dalam mewujudkan birokrasi yang bebas dari praktik korupsi serta benar-benar melayani masyarakat.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar