SULSELSATU.com, LUWU TIMUR – Sejak hari pertama insiden kebocoran pipa minyak di Kecamatan Towuti pada 23 Agustus 2025 lalu, prinsip kebersamaan menjadi landasan setiap langkah pemulihan.
Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Timur bersama PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) bergerak cepat, bekerja berdampingan dengan para ahli, aparat, dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap dampak ditangani secara adil, transparan, dan menyeluruh.
Hari ini, komitmen itu kembali ditegaskan melalui forum pemaparan yang dipimpin langsung oleh Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam. Solusi pemulihan dipaparkan kepada enam desa terdampak: Lioka, Langkea Raya, Baruga, Wawondula, Matompi, dan Timampu.
Baca Juga : Vale Indonesia Dukung Tata Kelola Kawasan Hutan di Morowali
Forum ini tidak hanya memaparkan klasifikasi dampak dan skema kompensasi, tetapi juga mengumumkan perpanjangan masa tanggap darurat hingga 12 September 2025.
Langkah ini sebagai bentuk keseriusan agar proses pembersihan dan pemulihan di lapangan benar-benar tuntas.
Bupati Luwu Timur menegaskan pentingnya keadilan dan keterbukaan dalam setiap langkah pemulihan.
Baca Juga : Vale Indonesia Dukung Penguatan Kapasitas Pemuda Morowali Lewat Bahopombine Youthcamp 2026
“Insya Allah kami kawal sampai tuntas. PT Vale sudah menyatakan komitmennya, dan apa yang menjadi harapan masyarakat akan terus diupayakan agar terjawab dengan solusi terbaik,” ujarnya.
Bagi PT Vale, arahan pemerintah menjadi acuan penting. Direktur dan Chief of Sustainability & Corporate Affairs Officer PT Vale Budiawansyah menyampaikan, PT Vale hadir bukan hanya sebagai perusahaan, tetapi sebagai mitra masyarakat.
“Karena itu, kami mengikuti arahan Bupati, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, para ahli, dan seluruh pemangku kepentingan. Pemulihan ini dilakukan dengan pendekatan ilmiah, prinsip transparansi, dan dengan hati untuk masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga : Vale Indonesia Bangun 16 Kolam Pengendap di IGP Pomalaa
Sejak hari pertama, tim gabungan dari dinas teknis, BPBD, camat, dan PT Vale melakukan asesmen lapangan.
Dampak diklasifikasikan ke dalam kategori sawah, kebun, empang, ternak unggas, ternak besar, nelayan, hingga sumur air, masing-masing dengan tingkat keparahan rendah, sedang, hingga tinggi.
Berdasarkan klasifikasi ini, mekanisme kompensasi dirancang agar setiap warga terdampak mendapatkan penanganan yang proporsional dengan kondisi riil yang dihadapi.
Baca Juga : Ditjen Minerba Apresiasi Kontribusi PNBP Vale Indonesia
Kepala Desa Lioka Yuliana menyebut mekanisme ini membawa rasa lega bagi warganya.
“Ini keputusan yang sangat bijaksana dari Pak Bupati dan PT Vale. Masyarakat merasa lebih tenang karena ada kepastian. Kami berharap tindak lanjutnya nanti betul-betul clear and clean di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Timampu Samsul menambahkan keresahan petani kini mulai terjawab.
Baca Juga : Vale Indonesia Buka Peluang Vendor Lokal di IGP Pomalaa
“Banyak petani menunda panen karena khawatir sawahnya terdampak. Kini, setelah dijelaskan mekanismenya, warga lebih tenang untuk panen dan menyimpan hasilnya,” jelasnya.
Head of External Relations PT Vale Endra Kusuma menegaskan, pemulihan Towuti tidak hanya berhenti pada kompensasi.
“Komitmen kami tetap sama sejak hari pertama: menjawab keresahan masyarakat dengan solusi terbaik. Selain kompensasi, kami melibatkan tim ahli independen untuk melakukan asesmen berkala agar tidak ada dampak sosial, kesehatan, maupun lingkungan yang tersisa,” pungkasnya.
Perpanjangan masa tanggap darurat hingga 12 September 2025 adalah bukti bahwa tidak ada langkah yang dilakukan terburu-buru.
Pemulihan Towuti dijalankan dengan koordinasi erat, kepemimpinan pemerintah, keterlibatan masyarakat, serta komitmen penuh PT Vale.
Semua pihak bergerak bersama, memastikan bahwa Towuti benar-benar pulih, dan kehidupan warga dapat kembali berjalan dengan baik serta berkelanjutan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar