SULSELSATU.com, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat paripurna perdana setelah tragedi kebakaran gedung DPRD. Sidang berlangsung di Aula Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel, Senin (8/9/2025).
Agenda rapat kali ini membahas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Sulsel Tahun Anggaran 2025.
Dalam forum tersebut, Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi PKS, Andi Syafiuddin Patahuddin, menyoroti persoalan tunggakan pembayaran proyek yang hingga kini belum diselesaikan pemerintah.
Baca Juga : PLN dan DPRD Sulsel Perkuat Sinergi Bahas Keandalan Listrik dan Infrastruktur
Ia mengungkapkan, sejumlah kontraktor mengeluhkan pekerjaan yang sudah rampung sejak dua hingga tiga tahun lalu, namun pembayarannya tak kunjung diterima.
“Barusan saya ngobrol dengan kontraktor, ada pekerjaannya yang sudah dua sampai tiga tahun lalu selesai, tapi sampai sekarang belum dibayarkan,” ujar Syafiuddin usai rapat paripurna.
Syafiuddin menyebut beberapa proyek yang masuk dalam aduan kontraktor, antara lain pekerjaan jalan beton di Antang senilai Rp1,2 miliar, proyek infrastruktur di Sinjai, hingga pembangunan pagar di area belakang kompleks Gubernuran yang berbatasan dengan pemakaman.
Baca Juga : Pansus DPRD Sulsel Inventarisasi Aset Pemprov, Soroti Lahan Belum Bersertifikat
“Untuk jalan beton di Antang, nilainya Rp1,2 miliar dan itu kegiatan dua tahun lalu. Sementara proyek lain, saya minta kontraktor kumpulkan data detailnya terlebih dahulu,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerintah harus memberikan kepastian pembayaran kepada pihak ketiga yang telah melaksanakan pekerjaan. Menurutnya, keterlambatan tersebut berpotensi merugikan kontraktor yang sudah berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan.
“Kontraktor itu bagian dari mitra pemerintah dalam pembangunan. Jangan sampai mereka dirugikan karena keterlambatan pembayaran,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar