SULSELSATU.com, MAKASSAR – Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dewi Chomistriana, meninjau langsung kondisi Kantor DPRD Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (16/9/2025).
Gedung yang menjadi pusat aktivitas legislatif Sulsel itu rusak parah usai dibakar massa demonstran pada 29 Agustus lalu.
Dalam kunjungan tersebut, Dewi menyampaikan bahwa hasil kajian cepat Kementerian PUPR menunjukkan terdapat sembilan massa bangunan yang terdampak, dengan dua di antaranya mengalami kerusakan berat, yakni gedung utama dan ruang sekretariat.
Baca Juga : Pansus DPRD Sulsel Belum Putuskan Status Lahan Parkir Hotel Arthama
Sementara bangunan lain, termasuk gedung tower, hanya rusak ringan hingga sedang dan akan diprioritaskan untuk diperbaiki lebih dahulu agar dapat difungsikan kembali akhir 2025.
“Kami harapkan Desember 2025 tower sudah bisa selesai diperbaiki untuk difungsikan sementara. Untuk ruang sekretariat, hasil kajian cepat menunjukkan perlu rekonstruksi karena tidak lagi memadai. Sedangkan gedung utama masih menunggu pendalaman teknis sebelum diputuskan rehabilitasi berat atau rekonstruksi,” ujar Dewi.
Menanggapi langkah cepat pemerintah pusat, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi alias Cicu menyampaikan apresiasi. Menurutnya, perhatian langsung dari Kementerian PUPR menjadi angin segar bagi jajaran legislatif dan pemerintah daerah.
Baca Juga : Pansus DPRD Sulsel Bahas Status Lahan Parkir Hotel Arthama, Anggota Dewan Terbelah
“Tentu kami sangat berterima kasih kepada Kementerian PU, khususnya Ibu Dirjen yang langsung turun meninjau kebutuhan kami. Respon cepat ini patut disyukuri, karena kita bisa segera mengetahui langkah apa yang harus ditempuh,” kata Cicu.
Cicu juga menegaskan bahwa dalam proses pemulihan nanti, pembiayaan utama akan ditangani oleh Kementerian PUPR sesuai instruksi Presiden. Namun, ada klaim asuransi yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan tambahan.
“Seperti disampaikan Ibu Dirjen, klaim asuransi bisa dipergunakan untuk hal-hal lain seperti interior atau meubelair. Jadi pemanfaatan anggaran akan lebih tepat,” jelasnya.
Baca Juga : Sufriadi Arif Terima Aspirasi Mahasiswa soal Karhutla, Sembilan Tuntutan Bakal Diteruskan
Lebih jauh, Cicu menekankan bahwa pembangunan kembali DPRD Sulsel akan mengacu pada standar bangunan modern.
“Gedung lama dibangun tahun 1978, tentu tidak memperhitungkan hydrant, jalur evakuasi, atau kekuatan gempa. Semua itu akan jadi bagian dari perencanaan baru,” tambahnya.
Untuk sementara, aktivitas perkantoran DPRD Sulsel akan dipindahkan ke Kantor Dinas PU Bina Marga Provinsi. Sementara mengenai anggaran, Cicu menegaskan Pemprov Sulsel tidak perlu menanggung biaya pembangunan utama.
Baca Juga : Legislator Golkar Sulsel LBK Apresiasi Betonisasi Jalan Burung-Burung–Bili-Bili di Gowa
“Karena ini sudah menjadi instruksi Presiden dan ditangani Pemerintah Pusat, maka pembiayaan pembangunan kembali menjadi tanggung jawab pusat. Pemprov hanya akan melengkapi kekurangan yang ada,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar