SULSELSATU.com, PALOPO – Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bawaslu Kota Palopo pada Minggu (28/9/2025).
Kunjungan ini dilakukan sebelum dirinya bertolak menuju bandara, usai menghadiri agenda penguatan kelembagaan di Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur sehari sebelumnya.
Dalam kesempatan tersebut, Taufan didampingi Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, Anggota Bawaslu Sulsel, Alamsyah, serta Ketua dan jajaran Bawaslu Kota Palopo.
Baca Juga : Ketua Bawaslu Sulsel Dorong Pengawasan Partisipatif Cegah Pelanggaran Pemilu Sejak Dini
Saat meninjau kondisi gedung, Taufan Pawe menemukan bagian plafon yang pernah runtuh dan dinilai membahayakan keselamatan. Ia menekankan agar Bawaslu Palopo segera menyusun perencanaan anggaran renovasi dan mengajukannya secara resmi.
“Tolong Ibu Ketua Bawaslu Kota Palopo sampaikan kepada timnya agar segera membuat perencanaan anggaran dan menyusun proposalnya. Ajukan, nanti kami di Komisi II bantu, karena anggaran ini sifatnya gelondongan yang akan diberikan ke Bawaslu RI. Selanjutnya, Bawaslu RI yang mengatur alokasinya ke kabupaten/kota untuk direalisasikan,” ujar Taufan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Palopo, Khaerana, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima hibah tanah dari Pemerintah Daerah dan berharap dapat memperoleh dukungan untuk pembangunan kantor yang lebih representatif.
Baca Juga : Ketua Bawaslu Sulsel Sebut Pengawasan Pemilu Harus Libatkan Semua Pihak
“Izin Puang, Bawaslu Kota Palopo juga sudah ada hibah tanah dari Pemda. Mohon dibantu jika memungkinkan untuk pembangunannya,” ucap Khaerana.
Menjawab hal itu, Taufan kembali menegaskan bahwa setiap kebutuhan harus diajukan melalui perencanaan yang matang dan tertulis.
“Ajukan segera kebutuhan anggarannya, dan berapa luas tanahnya. Susun dengan tim perencanaan, jangan lama-lama, karena kami tidak bisa bantu kalau hanya penyampaian lisan.
Baca Juga : Bawaslu Sulsel Dorong Sinergi Penyelenggara untuk Perkuat Akurasi Data Pemilih
Buat secara tertulis dalam bentuk proposal, kemudian ajukan. Anggaran ini sifatnya gelondongan ke Bawaslu RI, jadi harus cepat bergerak. Kalau anggaran sudah habis, kami juga tidak bisa lagi membahasnya di Komisi II DPR RI,” tegasnya.
Kunjungan ini menjadi bentuk komitmen Komisi II DPR RI dalam memperhatikan kebutuhan kelembagaan Bawaslu di daerah, khususnya terkait sarana dan prasarana. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat peran Bawaslu dalam mengawasi jalannya pemilu secara lebih efektif dan profesional ke depan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar