SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, melakukan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan provinsi atau monitoring pelaksanaan APBD di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Rabu (8/10/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Andi Rachmatika Dewi mengatakan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan anggota DPRD merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi lembaga legislatif dalam memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai sasaran.
“Tugas DPRD ada tiga, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kami membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, membahas serta menyetujui APBD, dan mengawasi pelaksanaan perda serta penggunaan anggaran agar tepat sasaran,” ujarnya.
Baca Juga : Pengawasan di Mangasa, Andre Prasetyo Tanta Terima Keluhan Kabel Provider dan Pendataan Bansos
Ia menegaskan bahwa kegiatan turun langsung ke masyarakat bertujuan untuk menyerap aspirasi dan menindaklanjuti berbagai persoalan yang muncul di lapangan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah.
“Saat kami turun ke masyarakat, banyak keluhan yang disampaikan terkait sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru. Banyak orang tua menilai kebijakan ini belum berjalan dengan adil,” tutur legislator yang akrab disapa Cicu itu.
Cicu menjelaskan, sistem zonasi masih menjadi sorotan karena di beberapa wilayah, khususnya di Kota Makassar, belum semua kecamatan memiliki sekolah menengah atas (SMA), sehingga menyulitkan sebagian warga saat proses pendaftaran.
Baca Juga : Pengawasan DPRD Sulsel di Mariso, Andre Prasetyo Tanta Tampung Keluhan Bansos dan Sanitasi
“Banyak orang tua enggan menyekolahkan anaknya di sekolah swasta karena biayanya lebih tinggi. Karena itu, kami di DPRD akan mendorong pembangunan sekolah SMA di setiap kecamatan agar akses pendidikan lebih merata,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh aspirasi masyarakat yang diterima dalam kegiatan pengawasan tersebut akan menjadi bahan evaluasi DPRD untuk mendorong perbaikan sistem pendidikan di Sulawesi Selatan.
“Kami berharap persoalan zonasi ini bisa segera diselesaikan, dan pemerataan fasilitas pendidikan benar-benar terwujud. Ini menjadi komitmen kami agar sistem pendidikan di Sulsel semakin baik ke depannya,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar