SULSELSATU.com, MAKASSAR — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jufri Rahman, mewakili Gubernur Sulsel membacakan Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Kantor Dinas BMBK Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (13/10/2025).
Jawaban tersebut merupakan tindak lanjut atas pandangan sembilan fraksi DPRD Sulsel — Fraksi NasDem, Golkar, Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, PDI Perjuangan, dan Fraksi Harapan terhadap berbagai substansi yang tertuang dalam Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah APBD 2026.
“Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Anggota Dewan yang telah menyampaikan pandangannya. Pandangan yang disampaikan tersebut tentunya merupakan masukan yang sangat berharga dan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026,” ujar Jufri Rahman.
Baca Juga : Andre Tanta Dorong Pertemuan Warga dan Developer Soal Jalan Rusak di Pondok Husada
Sekda Sulsel menyampaikan, masukan dari DPRD menjadi bagian penting dalam menyempurnakan kebijakan fiskal daerah agar semakin berpihak pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Sekda menegaskan bahwa pandangan fraksi merupakan bentuk kemitraan konstruktif antara legislatif dan eksekutif yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pembangunan daerah.
Lebih lanjut, Jufri menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di sektor pendidikan, kesehatan, jalan, dan irigasi tetap menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel 2025–2029.
Baca Juga : Yeni Rahman Soroti Kesenjangan Akses Pendidikan saat Pengawasan di Dua SMA Makassar
“Pembangunan infrastruktur merupakan pilar pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik, meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa, mendukung swasembada pangan nasional, dan pada akhirnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan sektor pertanian dan perikanan diarahkan pada hilirisasi, efisiensi rantai pasok, serta penggunaan teknologi tepat guna. Pemerintah juga tengah mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk memperkuat daya saing daerah.
“Olehnya itu, kami menyambut baik dorongan anggota dewan. Pemerintah Provinsi telah mendorong adopsi teknologi tepat guna pada sektor pertanian melalui bantuan alat dan mesin pertanian modern kepada kelompok tani,” ucapnya.
Baca Juga : Pengawasan APBD di Buakana, Andre Tanta Tampung Aspirasi Soal Pendidikan
Pengembangan EBT dan modernisasi pertanian ini diharapkan menjadi langkah konkret menuju Sulawesi Selatan yang tangguh, hijau, dan berdaya saing.
Jufri Rahman juga menegaskan bahwa strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disusun secara produktif tanpa menambah beban bagi masyarakat.
“Rencana peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2026 disusun tanpa menambah beban bagi masyarakat. Pemprov Sulsel melalui Bapenda lebih menitikberatkan pada intensifikasi pendapatan melalui digitalisasi layanan, integrasi data wajib pajak, edukasi publik, dan peningkatan pengawasan, bukan pada kenaikan tarif,” terangnya.
Baca Juga : Pengawasan di Tamalate, Cicu Dorong DPRD Makassar Segera Bentuk Perda Pengelolaan Sampah
Ia mengatakan bahwa pemerintah juga menggali potensi baru melalui optimalisasi aset daerah dan mendorong diversifikasi pendapatan oleh OPD teknis yang memberikan pelayanan berbasis retribusi.
Belanja daerah tahun 2026 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, terutama sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
“Prioritas ini tercermin dari besarnya alokasi anggaran untuk program pada sektor-sektor tersebut, seperti pembangunan RS Regional, preservasi ruas jalan provinsi, revitalisasi irigasi, penanganan stunting, pelayanan kesehatan bergerak untuk masyarakat 3T, rehabilitasi dan revitalisasi gedung sekolah, hingga beasiswa untuk siswa berprestasi dan kurang mampu,” pungkasnya.
Baca Juga : Andre Prasetyo Tanta Janji Tindaklanjuti Keluhan Warga Malimongan
Menurut Sekda, kebijakan belanja ini diharapkan memperkuat sistem layanan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan di seluruh kabupaten/kota Sulsel.
Program pembangunan Pemprov Sulsel tahun 2026 mencakup masyarakat desa, nelayan, petani, pelaku UMKM, dan kelompok rentan di seluruh wilayah. Fokus diarahkan pada penguatan layanan dasar, pengurangan kemiskinan, dan penguatan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan.
“Pemerintah Provinsi tetap berkomitmen untuk menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama dalam perencanaan dan penganggaran,” imbuhnya.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, dan seluruh fraksi menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan ke tahap selanjutnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar