SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendampingi tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat mengunjungi Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk mengevaluasi tata kelola perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di lingkungan kampus, Rabu (15/10/2025).
Tim BPKP yang terdiri dari Elis Lisnawati (Auditor Ahli Madya/Pengendali Teknis), Ruli Caesario (Ketua Tim), dan Ainun Khasnak Hurori (Anggota Tim) didampingi Teguh Firmanto (Analis KI Ahli Madya) dan M. Tasyriq R (Pelaksana Bidang KI) dari Kanwil Kemenkum Sulsel.
Ketua Tim BPKP Ruli Caesario menjelaskan, evaluasi difokuskan pada tiga aspek utama: penciptaan kekayaan intelektual, pendaftaran dan perolehan, serta komersialisasi.
Baca Juga : Prestasi Pengelolaan Anggaran, Kanwil Kemenkum Sulsel Terbaik IKPA TA 2025
“Semua ini untuk mengetahui pelayanan dan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam meningkatkan HKI di universitas,” ujarnya.
Zulkarnain, Kepala Subbidang Direktorat Inovasi dan KI Unhas, memaparkan sistem pengelolaan riset dan inovasi berbasis Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT). Rektor Unhas membagi pengelolaan menjadi tiga tahapan besar dengan unit penanggung jawab masing-masing.
“TKT 1 sampai 5 merupakan penelitian dasar yang dikelola LP2M Unhas. Selanjutnya, Direktorat Inovasi dan KI meningkatkan hasil LP2M menjadi TKT 8, yaitu inovasi dan kekayaan intelektual. Dari TKT 8, masuk ke Inkubasi Bisnis Unhas untuk hilirisasi dan komersialisasi produk,” jelasnya.
Baca Juga : Andi Basmal Ajak Notaris dan PPAT Perkuat Kebersamaan di Natal Oikumene
Menurutnya, KI di Unhas terus berkembang, baik hak cipta, paten, merek, maupun lainnya. Timnya terus mendorong para kreator dan inovator kampus untuk tetap bersemangat melakukan riset dan mengelola pemanfaatannya.
Meski optimis tren permohonan KI akan terus meningkat, Zulkarnain mengakui pada 2025 terjadi penurunan karena minimnya anggaran, insentif dan perubahan regulasi. Permohonan hak cipta misalnya, turun drastis dari 740 pemohon pada 2024 menjadi hanya 192 pemohon di 2025. Begitupula Dengan paten, Pada Tahun 2024 terdapat 45 pemohon, Dan ditahun 2025 sampai bulan Oktober baru 34 pemohon.
Sementara itu, Teguh Firmanto berharap Unhas dapat berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkum Sulsel jika terjadi pelanggaran kekayaan intelektual milik universitas oleh pihak lain.
Baca Juga : Audiensi Kemenkum Sulsel dan Kejati Sulsel Fokus Layanan Publik dan Notaris
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal, Jumat(17/10/2025), dalam keterangannya mengapresiasi komitmen Unhas dalam mengelola kekayaan intelektual.
“Universitas Hasanuddin merupakan salah satu institusi pendidikan terdepan di Indonesia Timur dalam menghasilkan inovasi dan riset berkualitas. Kami berkomitmen mendukung penuh perlindungan KI yang dihasilkan kampus,” katanya.
Andi Basmal menegaskan, perlindungan KI bukan hanya soal pendaftaran, tetapi juga pengawasan dan penegakan hukum.
Baca Juga : Penyuluhan Hukum di SMPN 48 Makassar, Kemenkum Sulsel Ingatkan Risiko Medsos
“Kami siap membantu Unhas jika terjadi pelanggaran KI. Koordinasi yang baik antara kampus, Kemenkum, dan BPKP akan memperkuat ekosistem inovasi,” tegasnya.
Ia juga mendorong kampus untuk terus meningkatkan literasi KI di kalangan dosen dan mahasiswa.
“Dengan pemahaman KI yang baik, hasil riset kampus akan terlindungi dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkas Andi Basmal.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar