SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Tenri Indah, menyoroti kebijakan penonaktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Hal itu disampaikannya saat melakukan kegiatan reses di Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Senin (27/10/2025).
Dalam dialog bersama warga, Andi Tenri menerima keluhan dari Ketua RW 04 Jalan Mangka Dg Bombong yang menyampaikan nasib seorang warganya, Luma Dg Tayu.
Ibu rumah tangga tersebut diketahui kehilangan akses KIS karena datanya tercatat dalam Desil 6—kategori masyarakat yang dianggap mampu secara ekonomi. Padahal, Luma hanya mengandalkan penghasilan dari berjualan kue keliling setiap hari.
Baca Juga : Pengawasan di Mangasa, Andre Prasetyo Tanta Terima Keluhan Kabel Provider dan Pendataan Bansos
“Kalau ibu ini tidak jualan, dia tidak bisa beli beras. Hidupnya serba pas-pasan. Kami berharap KIS-nya bisa diaktifkan kembali karena jelas beliau layak menerima bantuan,” kata Ketua RW 04 di hadapan legislator Gerindra itu.
Menanggapi hal tersebut, Andi Tenri Indah menyatakan keprihatinan mendalam dan menilai kebijakan klasifikasi ekonomi yang digunakan dalam sistem KIS perlu dievaluasi. Ia berjanji akan memperjuangkan agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan haknya.
“Kami akan menelusuri kenapa bisa seperti ini. Ibu yang sudah belasan tahun berjualan kue keliling dan tinggal di rumah sederhana justru dimasukkan ke Desil 6. Ini tidak masuk akal dan tidak adil. Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar KIS-nya segera diaktifkan kembali,” tegas Andi Tenri.
Baca Juga : Pengawasan DPRD Sulsel di Mariso, Andre Prasetyo Tanta Tampung Keluhan Bansos dan Sanitasi
Ia juga meminta BPJS Kesehatan lebih cermat dalam menentukan kategori kesejahteraan warga. Menurutnya, sistem data yang tidak akurat berpotensi menyingkirkan masyarakat miskin dari hak mereka atas jaminan kesehatan.
“Kami ingin tahu di mana kesalahannya. Apakah di sistem pendataan, atau dalam penilaian ekonomi warga. BPJS Kesehatan harus memastikan klasifikasi ini tidak merugikan masyarakat kecil,” ujarnya.
Selain menampung aspirasi warga, Andi Tenri juga menjelaskan peran DPRD Sulsel dalam memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat bawah. Ia mencontohkan pengawasan terhadap program penanganan stunting di Kabupaten Gowa yang tersebar di 21 lokus.
Baca Juga : Kunjungi Pelabuhan Bira, Komisi D DPRD Sulsel Dorong Perbaikan Infrastruktur
“Kami terus memantau program seperti Aksi Stop Stunting agar benar-benar efektif. Setiap lokus memiliki anak dan ibu hamil dampingan, dan kami ingin memastikan program ini berjalan sesuai sasaran,” jelasnya.
Andi Tenri menegaskan, DPRD Sulsel akan terus mengawal persoalan layanan publik, termasuk KIS, agar kebijakan pemerintah tidak hanya tepat administrasi, tetapi juga adil secara sosial bagi masyarakat kurang mampu.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar