SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, mengikuti secara virtual melalui kanal YouTube kegiatan peresmian 267 pos bantuan hukum (posbankum) tingkat kelurahan se-DKI Jakarta yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Kegiatan yang digelar di Balai Kota Jakarta, Jumat (31/10/2025), juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Maluku Utara sekaligus Duta Posbankum Sherly Tjoanda.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum Supratman mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang mendukung program prioritas nasional di bidang hukum. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga : Prestasi Pengelolaan Anggaran, Kanwil Kemenkum Sulsel Terbaik IKPA TA 2025
“Sebanyak 267 posbankum di DKI mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya besar. Lewat kolaborasi seperti ini, akses terhadap keadilan bagi kaum rentan bisa benar-benar dirasakan,” ujar Supratman.
Menkum juga menekankan bahwa hingga kini telah berdiri 57.968 posbankum di seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan 52 organisasi bantuan hukum terakreditasi. Posbankum tak hanya menangani perkara hukum, tetapi juga memberikan konsultasi hukum agar permasalahan masyarakat dapat diselesaikan tanpa harus melalui jalur pengadilan.
“Fungsi posbankum bukan hanya menangani kasus, tapi juga memberikan konsultasi agar masalah bisa selesai sebelum masuk pengadilan. Inilah wujud nyata dari semangat restorative justice,” tambahnya.
Baca Juga : Andi Basmal Ajak Notaris dan PPAT Perkuat Kebersamaan di Natal Oikumene
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa keberadaan posbankum di tingkat kelurahan merupakan inovasi baru dalam pelayanan publik di Jakarta.
“Dengan adanya posbankum ini, semua perangkat layanan publik sudah hadir sampai tingkat paling bawah. Ini yang sebelumnya belum ada,” ujarnya.
Pramono berharap layanan posbankum ini dapat membantu masyarakat kurang mampu memperoleh akses keadilan tanpa terkendala biaya hukum, serta berkontribusi menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi di Jakarta.
Baca Juga : Audiensi Kemenkum Sulsel dan Kejati Sulsel Fokus Layanan Publik dan Notaris
“Problem utama di Jakarta itu GINI ratio. Kehadiran posbankum ini secara signifikan akan memengaruhi itu, karena masyarakat kecil sering kali tak mampu mendapatkan keadilan seadil-adilnya,” tutupnya.
Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, yang turut mengikuti kegiatan tersebut secara virtual menyampaikan bahwa peresmian posbankum hingga tingkat kelurahan menjadi contoh konkret sinergi pemerintah dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
“Program ini sangat inspiratif dan bisa menjadi model bagi daerah lain, termasuk Sulawesi Selatan. Kami di Kanwil Kemenkum Sulsel terus berkomitmen memperkuat layanan bantuan hukum agar masyarakat, khususnya kelompok rentan, dapat merasakan kehadiran negara dalam setiap permasalahan hukum yang dihadapi,” ujar Andi Basmal.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar