SULSELSATU.com, MAKASSAR – Badan Anggaran DPRD Kota Makassar memastikan dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 2026 telah disusun untuk mengamankan enam program utama Wali Kota agar tetap menjadi fokus arah pembangunan tahun depan.
Penegasan itu disampaikan Juru Bicara Banggar, Ray Suryadi, dalam rapat paripurna penandatanganan KUA-PPAS 2026 di Ruang Sipakalebi Balai Kota Makassar, Senin (17/11/2025).
Ia menyebut seluruh SKPD telah diberi arahan agar struktur anggaran yang disusun mengikuti plafon prioritas yang telah ditetapkan bersama.
Baca Juga : Legislator DPRD Makassar Sentil GMTD, Fasum-Fasos Baru 7 Klaster Diserahkan ke Pemkot
Menurut Ray, beberapa program diberi catatan khusus agar tidak hanya mendapatkan ruang anggaran, tetapi juga diperlakukan sebagai belanja wajib. Salah satunya adalah program seragam sekolah gratis.
“Banggar meminta Dinas Pendidikan untuk menjadikan program seragam sekolah gratis sebagai belanja wajib. Program ini harus tepat sasaran dan mampu membantu keluarga yang membutuhkan,” kata Ray.
Selain sektor pendidikan, kebutuhan dasar warga juga menjadi sorotan dalam penyusunan KUA-PPAS. Ray menuturkan bahwa perluasan layanan air bersih harus dipastikan masuk dalam belanja modal Dinas PU, khususnya untuk pekerjaan jalan, jaringan, dan irigasi.
Baca Juga : Legislator Makassar Desak GMTD Bangun Instalasi Pengolahan Air, Jangan Bebani PDAM
“Pemasangan instalasi air bersih gratis wajib diprioritaskan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Untuk layanan kebersihan, Banggar meminta agar Dinas Lingkungan Hidup memperkuat sistem pengelolaan sampah terpadu. Termasuk memastikan anggaran untuk kebijakan pembebasan iuran sampah bagi rumah tangga miskin benar-benar tersedia dan siap dijalankan.
Banggar juga menekankan keberlanjutan proyek pembangunan Stadion Internasional Makassar yang bersifat multiyears. Ray menyebut anggaran belanja modal untuk pekerjaan bangunan harus tetap dialokasikan sesuai tahapan yang telah direncanakan.
Baca Juga : DPRD Makassar Ungkap Perumahan Milik GMTD Berisi 2 Ribu Hunian Tanpa Rumah Ibadah
Di sisi lain, pengembangan layanan digital dan inovasi kota turut menjadi prioritas. Ray mengatakan Dinas Kominfo diminta mempercepat integrasi layanan publik melalui Makassar Super Apps dan memperkuat dukungan infrastruktur untuk Makassar Creative Hub.
Banggar juga menempatkan perlindungan sosial sebagai bagian penting dari arah belanja pemerintah daerah. Ray menyampaikan bahwa program jaminan sosial terpadu melalui MULIA Berjasa harus tercermin dalam anggaran kesehatan maupun sosial, termasuk koordinasi bantuan bagi kelompok rentan.
Ray menegaskan seluruh SKPD perlu menjaga konsistensi dalam penyusunan anggaran agar enam program prioritas Wali Kota dapat berjalan sesuai target.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar