SULSELSATU.com, BANTAENG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Bantaeng pada Selasa, (18/11/2025).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan rutin untuk memastikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel yang menyambangi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buttatoa, satu-satunya Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di Kabupaten Bantaeng.
Baca Juga : Prestasi Pengelolaan Anggaran, Kanwil Kemenkum Sulsel Terbaik IKPA TA 2025
Tim melakukan pengecekan langsung terhadap proses pemberian layanan, administrasi, serta progres penyelesaian laporan yang menjadi kewajiban lembaga.
Dalam kunjungan tersebut, tim bertemu dengan Ketua LBH, para advokat, serta paralegal yang menjadi pelaksana bantuan hukum. Pertemuan ini membahas sejumlah aspek teknis pelaksanaan layanan, termasuk kesiapan berkas perkara yang telah dan akan dilaporkan kepada Kanwil Kemenkum Sulsel.
Fokus utama evaluasi adalah memastikan bahwa setiap data yang diunggah merupakan dokumen asli dan valid. Suardi, Direktur LBH Buttatoa, menyampaikan laporan perkembangan layanan bantuan hukum selama tahun berjalan.
Baca Juga : Andi Basmal Ajak Notaris dan PPAT Perkuat Kebersamaan di Natal Oikumene
Ia menyebutkan bahwa berkas perkara non-litigasi masih dalam proses dan belum sepenuhnya diunggah ke dalam sistem. Penyampaian ini menjadi catatan penting bagi Kanwil, mengingat kewajiban pelaporan merupakan bagian dari akuntabilitas lembaga penerima anggaran negara.
Menanggapi hal tersebut, Tim Kanwil Kemenkum Sulsel meminta agar LBH Buttatoa segera menyelesaikan seluruh unggahan berkas, termasuk laporan tahunan. Hal ini dinilai penting agar pelaksanaan bantuan hukum tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kanwil juga menekankan bahwa kelengkapan pelaporan menjadi salah satu indikator dalam penilaian kualitas dan kinerja OBH.
Baca Juga : Audiensi Kemenkum Sulsel dan Kejati Sulsel Fokus Layanan Publik dan Notaris
Kegiatan monitoring kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan wawancara kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang pernah menerima layanan bantuan hukum.
Wawancara ini bertujuan untuk menilai kualitas layanan OBH dari perspektif penerima manfaat, termasuk kecepatan respons, pendampingan selama proses hukum, dan pemahaman terhadap hak-hak hukum mereka.
Sementara itu, secara terpisah, Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, dalam keterangannya, Jumat (21/11/2025) menegaskan bahwa pengawasan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan akses keadilan terus hadir bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Baca Juga : Penyuluhan Hukum di SMPN 48 Makassar, Kemenkum Sulsel Ingatkan Risiko Medsos
“Kanwil Kemenkum Sulsel akan terus memastikan bahwa setiap lembaga bantuan hukum menjalankan tugasnya secara profesional dan akuntabel. Pengawasan seperti ini sangat penting agar negara benar-benar hadir memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat kurang mampu,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Kanwil akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh OBH untuk meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum di Sulsel.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar