SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia, menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama terkait pendaftaran hak cipta dan kekayaan intelektual.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan proses legalisasi PT Perseorangan UMKM berjalan lebih mudah, cepat, dan dapat diakses hingga ke tingkat masyarakat bawah.
Dalam kunjungan spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, Meity menyampaikan bahwa digitalisasi layanan hukum sebenarnya sudah tersedia, namun belum dimanfaatkan secara optimal karena minimnya sosialisasi.
Baca Juga : Nilai Pancasila Ditekankan Sejak Dini, Meity Rahmatia Ajak Masyarakat Kelola Keberagaman
“Saya menyarankan agar UMKM segera mendaftarkan hak cipta dan kekayaan intelektualnya. Sarana pelayanan hukum ini harus mudah diakses sampai tahap legalisasi, tanpa hambatan akibat digitalisasi hukum yang belum berjalan linier,” ujarnya.
Politisi PKS tersebut menegaskan perlunya peningkatan edukasi mengenai sistem digital yang telah dibuat pemerintah. Menurutnya, pelaku UMKM masih banyak yang belum mengetahui prosedur maupun manfaat perlindungan hukum atas karya dan usaha mereka.
“Sebenarnya sudah ada digitalisasi, tapi sosialisasinya kurang. Ini yang harus diperkuat agar UMKM paham cara mengakses layanan tersebut,” jelas Legislator Dapil Sulawesi Selatan I itu.
Baca Juga : Meity Rahmatia Apresiasi Langkah Cepat Pemerintah Dirikan Koperasi, Tapi Ingatkan Soal Tujuan Nyata
Untuk memperluas jangkauan layanan hukum, Meity mendorong adanya sinergi antara Kementerian Hukum dan HAM, DPR RI, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Perlu kerja sama lintas kementerian dan stakeholder. Komisi XIII siap menjadi mitra strategis untuk membantu sosialisasi dan mendorong masyarakat memahami pentingnya perlindungan hukum ini,” tegasnya.
Pesan serupa kembali disampaikan Meity saat mengunjungi daerah pemilihannya di Sulawesi Selatan pada Selasa (2/12/2025). Ia menilai perlindungan hukum bagi UMKM adalah fondasi penting dalam menjamin keberlanjutan usaha, terlebih Sulsel dikenal sebagai daerah dengan pertumbuhan UMKM yang cukup kuat.
Baca Juga : Meity Rahmatia Dorong Ekonomi Kerakyatan Lewat Sosialisasi Empat Pilar MPR di Sulsel
Meity menyebut dukungan pemerintah provinsi selama ini turut mendorong geliat usaha berbasis kerakyatan. Bahkan, Pemprov Sulsel baru-baru ini meraih penghargaan People of The Year 2025 sebagai Penggerak Koperasi dan Ekonomi UMKM.
“Ini bukti bahwa kerja pemerintah daerah telah menstimulasi pertumbuhan UMKM,” imbuhnya saat menghadiri kegiatan manasik haji yang digelar Meida Wisata Tour and Travel.
Ia menutup dengan menegaskan perlunya pengawasan lebih serius dari Kemenkumham agar kebijakan perlindungan hukum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha kecil.
Baca Juga : Lapas Kelebihan Penghuni, Meity Rahmatia Dukung Langkah Program Amnesti Narapidana
“Hukum kita harus benar-benar hadir untuk kalangan bawah, bukan sekadar seremoni. Selain data, perlu atensi dan pengawasan langsung dari kementerian,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar