SULSELSATU.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menegaskan isu pergantian Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang belakangan beredar tidak memiliki dasar sama sekali.
Ia memastikan Rapimnas Partai Golkar yang akan digelar pada 20–21 Desember 2025 di Kantor DPP Golkar, Jakarta, sama sekali tidak memuat agenda pergantian ketua umum.
Idrus menegaskan, Rapimnas hanya akan membahas konsolidasi organisasi, evaluasi program kerja, serta penajaman arah strategis partai ke depan. Seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) provinsi, kata dia, telah menerima undangan resmi dengan agenda yang jelas.
Baca Juga : SOKSI Diminta Kembali Jadi Mesin Kaderisasi dan Penguat Golkar di Sulsel
“Tidak ada agenda mengganti Ketua Umum. Seribu persen tidak ada. Tidak ada gerakan apa pun ke arah itu. Isu-isu semacam ini jangan dibuat-buat,” ujar Idrus dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).
Ia juga membantah spekulasi yang menyebut adanya dorongan untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Menurut Idrus, isu tersebut tidak bersumber dari internal partai dan hanya dimunculkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menciptakan kegaduhan politik.
“Golkar ini bukan tempat permainan, tapi tempat perjuangan. Jangan membangun opini yang menyesatkan dan tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Baca Juga : SOKSI Dorong Penguatan Kaderisasi dari Kalangan Muda
Lebih lanjut, Idrus menyampaikan bahwa sesuai arahan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, fokus partai saat ini justru diarahkan pada penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Ia menilai, energi politik Golkar harus diarahkan pada kerja-kerja nyata yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Golkar sedang fokus membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera. Itu yang menjadi prioritas. Jangan sampai perhatian teralihkan oleh polemik internal yang tidak produktif,” katanya.
Baca Juga : Umrah Jelang Penetapan Pengurus, Amirullah Doakan Golkar Jadi Pemenang Pemilu 2029
Idrus juga menyinggung maraknya kritik terhadap kepemimpinan Bahlil Lahadalia di media sosial.
Ia menilai kritik tersebut sah-sah saja selama disampaikan secara proporsional dan berbasis fakta, namun mengingatkan agar tidak berubah menjadi fitnah atau serangan personal.
“Kritik itu boleh, bahkan perlu. Tapi harus berbasis data, norma, dan niat membangun. Kalau sudah keluar dari itu, tentu tidak bisa dibenarkan,” ujarnya.
Sebagai informasi, Bahlil Lahadalia terpilih secara sah sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada 21 Agustus 2024 melalui forum konstitusional partai.
Idrus menegaskan seluruh jajaran DPP dan DPD Partai Golkar tetap solid mendukung kepemimpinan Bahlil.
Dengan penegasan tersebut, DPP Partai Golkar berharap publik tidak terjebak pada isu-isu spekulatif dan dapat merujuk pada informasi resmi yang disampaikan melalui forum dan pernyataan konstitusional partai.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar