SULSELSATU.com, MAKASSAR – Di tengah tantangan perubahan iklim yang berdampak pada kerentanan bencana alam di berbagai daerah, ada harapan yang terbangun dalam bentuk komitmen bersama untuk melakukan mitigasi.
Upaya ini diperkuat melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale), anggota grup MIND ID bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang untuk melakukan normalisasi sungai berupa pengerukan sedimen di aliran air yang berhulu di Matano.
Baca Juga : PT Vale Indonesia Bersama Pemkab Luwu Timur Hadir Bantu Masyarakat Terdampak Bencana
Penandatanganan kerja sama berlangsung di Kantor BBWS Pompengan Jeneberang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) oleh Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang Heriantono Waluyadi, serta Wakil Presiden Direktur dan Chief Operation and Infrastructure Officer PT Vale Indonesia Abu Ashar.
Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam menyampaikan apresiasi atas terwujudnya kerja sama strategis untuk meningkatkan ketangguhan daerah dalam memitigasi potensi bencana.
Normalisasi Sungai Malili merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga optimalisasi aliran air.
Baca Juga : Progres HPAL Terus Menguat, Direktur MIND ID Apresiasi Pengelolaan Proyek Hilirisasi PT Vale di Pomalaa
“Kita mengapresiasi langkah sinergi bersama ini, bersama PT Vale dan BBWS. Harapan terbesar kami dengan perjanjian kerja sama ini adalah agar pengerukan atau normalisasi Sungai Malili bisa sukses terlaksana. Sungai ini memang sangat layak dilakukan normalisasi,” ujar Irwan.
Menariknya, pihak pihak dalam MoU sepakat agar sedimen hasil pengerukan sungai nantinya tidak akan terbuang percuma.
Material sedimen yang dihasilkan dari proses normalisasi direncanakan akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Luwu Timur.
Baca Juga : Strategi PT Vale Tingkatkan Produktivitas Pertanian dan Menjaga Ketahanan Pangan di Desa Huko-Huko
“Beberapa infrastruktur kami akan memanfaatkan sisa hasil pengerukan dari normalisasi ini. Mudah-mudahan seluruh prosesnya bisa berjalan dengan baik, sukses, lancar, dan aman,” tambahnya.
Untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan, Pemkab Luwu Timur berkomitmen melakukan koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan dan kepolisian.
Irwan juga menyampaikan terima kasih kepada BBWS Pompengan Jeneberang dan PT Vale Indonesia atas sinergi yang terbangun.
Baca Juga : Operasi Tambang Berkelanjutan, Bupati dan Kapolres Apresiasi Kehadiran PT Vale di Morowali
Wilayah di sekitar Sungai Malili (DAS Larona), khususnya di Kecamatan Malili, selalu berisiko mengalami luapan sungai yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Potensi meluapnya air sungai dikhawatirkan akan terus berulang apabila tidak dilakukan penanganan menyeluruh.
Atas dasar itu, pemerintah bersama PT Vale Indonesia pun memahami pentingnya normalisasi Sungai Malili sebagai langkah strategis untuk mencegah luapan air sungai yang berpotensi menyebabkan banjir.
Baca Juga : Festival Budaya Morowali PT Vale Jaga Keberlanjutan Tradisi Dan Lestarikan Budaya
Tahapan pelaksanaan proyek pengendalian banjir ini meliputi normalisasi sungai, penyiapan lahan penampungan sementara, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, serta pembuangan sedimen. Proyek ini direncanakan berlangsung hingga Desember 2027.
Sementara itu, BBWS Pompengan Jeneberang sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program ini.
BBWS bertugas mengelola sumber daya air di sejumlah wilayah sungai, termasuk Wilayah Sungai Pompengan Larona, Saddang, Jeneberang, dan Walanae Cenranae.
Melalui MoU tersebut, BBWS Pompengan Jeneberang akan membantu pelaksanaan proyek dengan melakukan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM), serta pemantauan, pengawasan, dan pendampingan di seluruh tahapan kegiatan pengendalian banjir, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan.
BBWS juga akan mengawasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan dunia usaha ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi risiko banjir di Luwu Timur, sekaligus meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar Sungai Malili.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar