SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi D DPRD Sulawesi Selatan mendorong adanya pergantian pimpinan tim (team leader) pada paket pekerjaan irigasi multi years periode 2025–2027.
Rekomendasi tersebut mencuat dalam rapat kerja antara Komisi D dan pihak manajemen konstruksi (MK) selaku pemenang tender, yang digelar di kantor sementara DPRD Sulsel, Senin (19/1/2026).
Rapat tersebut secara khusus membahas empat paket besar rehabilitasi jaringan irigasi yang tersebar di berbagai wilayah Sulawesi Selatan. Paket pertama mencakup Kabupaten Maros, Gowa, Bulukumba, dan Sinjai.
Baca Juga : Lindungi Petani Sawit, DPRD Sulsel Minta Pabrik Patuh Harga TBS
Paket kedua meliputi Bone, Soppeng, dan Wajo. Paket ketiga berada di wilayah Pangkep, Barru, Sidrap, serta Pinrang. Sementara paket keempat mencakup Enrekang, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur.
Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Muhammad Sadar, secara tegas menyoroti penunjukan Nawawi sebagai Team Leader dari PT Kogas Driyap Konsultan Wilayah Makassar. Menurut Sadar, Nawawi sebelumnya terlibat dalam proyek Bendung dan Embung Lalengrie di Kabupaten Bone yang dinilai bermasalah.
“Kalau sudah pernah bermasalah, kenapa masih dipakai lagi? Kenapa tidak langsung diganti saja hari ini,” tegas Sadar saat rapat, sembari mempertanyakan keputusan manajemen konsultan kepada Kepala Cabang PT Kogas Driyap Konsultan Wilayah Makassar, Sudirman.
Baca Juga : DPRD Sulsel Dorong Penertiban Izin Tempat Hiburan Malam, Pertimbangkan Aspek Kemanusiaan
Pandangan senada disampaikan anggota Komisi D lainnya, Lukman B Kady. Ia mengaku rekam jejak proyek Lalengrie langsung terlintas begitu mengetahui Nawawi kembali dipercaya memimpin pekerjaan strategis tersebut.
“Begitu lihat namanya, yang teringat langsung proyek Lalengrie. Ini pekerjaan dengan tenggat waktu ketat, jangan lagi ada istilah coba-coba,” ujar Lukman.
Politisi Golkar itu bahkan menyarankan agar perusahaan menunjuk tenaga yang lebih energik dan berkomitmen penuh.
Baca Juga : DPRD Sulsel Minta GMTD Buka Data Pemanfaatan Lahan Tanjung Bunga
“Kami yang turun langsung mengawasi di lapangan. Lebih baik pakai tenaga yang siap kerja maksimal, jangan yang punya catatan buruk,” tegas legislator Fraksi Golkar itu.
Menanggapi desakan dewan, Sudirman mengaku baru mengetahui adanya persoalan pada proyek yang pernah ditangani Nawawi. Ia menyebut, saat proses rekrutmen, seluruh referensi kerja Nawawi tercatat baik.
“Di dokumen pengalaman kerjanya semua referensinya baik. Kami tidak mendapat informasi adanya masalah sebelumnya,” jelas Sudirman.
Baca Juga : DPRD Sulsel Dorong Stabilitas Harga Ayam Broiler
Meski demikian, ia memastikan masukan dari DPRD akan menjadi perhatian serius. Namun, sebelum mengambil keputusan, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Sulsel serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
“Kalau memang ditemukan persoalan, tentu akan kami sikapi. Ada kemungkinan dilakukan pergantian, tapi itu harus melalui koordinasi dan evaluasi menyeluruh,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, menegaskan pentingnya peran manajemen konstruksi dalam memastikan proyek irigasi berjalan sesuai jadwal dan kualitas yang ditetapkan.
Baca Juga : Sengketa Lahan, DPRD Sulsel Minta Proyek Tanggul Sungai Tallo Dihentikan
“Kami minta MK benar-benar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, supaya pekerjaan fisik kontraktor berjalan baik dan selesai tepat waktu. Ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar