SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andre Prasetyo Tanta, melaksanakan kegiatan reses dan temu konstituen Masa Sidang II Tahun Anggaran 2025/2026 di Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Selasa (17/2/2026).
Kegiatan tersebut dimanfaatkan warga untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Reses yang digelar di tengah lingkungan permukiman warga itu dihadiri Lurah Ende Ansar Parman, para ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, serta warga setempat.
Baca Juga : Pansus DPRD Sulsel Belum Putuskan Status Lahan Parkir Hotel Arthama
Pertemuan berlangsung interaktif dengan suasana kekeluargaan, di mana warga secara terbuka menyampaikan aspirasi dan kebutuhan di wilayahnya.
Salah satu isu yang mengemuka disampaikan Ketua RT setempat, Muh Yusuf. Ia menyoroti kondisi fasilitas Posyandu di Kelurahan Ende yang dinilai memerlukan perhatian serius.
Menurutnya, bangunan serta sarana pendukung Posyandu sudah tidak layak, padahal fasilitas tersebut memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan dasar.
Baca Juga : Pansus DPRD Sulsel Bahas Status Lahan Parkir Hotel Arthama, Anggota Dewan Terbelah
“Posyandu ini sangat dekat dengan warga dan menjadi tempat utama pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kondisinya sekarang cukup memprihatinkan dan perlu segera diperbaiki,” kata Yusuf.
Selain persoalan kesehatan, Ketua RW Kelurahan Ende, Wati, mengangkat isu kebutuhan ekonomi masyarakat. Ia berharap pemerintah dapat menggelar program pasar murah selama bulan Ramadan guna membantu warga memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Wati juga mengusulkan adanya perhatian lebih di sektor pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia berharap bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar atau Program Indonesia Pintar dapat menjangkau lebih banyak warga di Kelurahan Ende.
Baca Juga : Sufriadi Arif Terima Aspirasi Mahasiswa soal Karhutla, Sembilan Tuntutan Bakal Diteruskan
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Andre Prasetyo Tanta menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan di tingkat provinsi.
Dia menyebut hasil reses menjadi bahan penting dalam pembahasan program dan penganggaran di DPRD Sulsel.
“Reses ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan warga. Aspirasi yang disampaikan akan kami perjuangkan dan disesuaikan dengan program pemerintah daerah,” ujar Andre.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar